Connect with us

Green Up

Ajak SAD Membangun Dusun

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

PetroChina memberdayakan komunitas adat terpencil Suku Anak Dalam di Jambi agar tak lagi terpinggirkan di masyarakat.

Tak banyak perusahaan yang memiliki kepedulian dan mengarahkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (CSR, corporate social responsibility) untuk memberdayakan masyarakat terpencil yang tinggal di pedalaman. Perusahaan minyak dan gas asal Tiongkok yang berinvestasi di beberapa wilayah di Indonesia, PetroChina adalah salah satu entitas bisnis yang tergerak untuk membantu komunitas adat terpencil Suku Anak Dalam (SAD) di Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Dodi Ibnu Fajar selaku CSR Superintendent PetroChina International Companies mengemukakan, kegiatan pemberdayaan masyarakat terpencil SAD telah berlangsung selama setahun. Diakuinya banyak tantangan yang tidak mudah sejak awal menjalankan kegiatan ini. Namun, pihaknya meyakini bahwa SAD yang selama ini terpinggirkan sesungguhnya bisa diberdayakan.

“Tantangannya sangat berat. Stigma selama ini SAD jadi ejekan di masyarakat. Saya bertemu dua orang dari mereka yang bisa berbahasa Indonesia. Sebenarnya mereka bisa diberdayakan,” ungkap Dodi kepada Majalah Pajak di Gedung Menara Kuningan, Jalan Rasuna Said, Jakarta,

Komunitas SAD yang tinggal di sekitar hutan Taman Nasional Bukit Duabelas (meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau) hidup berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain sehingga tidak memiliki identitas. Mereka bertahan hidup di dalam hutan dengan berburu, memanen hasil hutan, meramu, dan menangkap ikan sebagai mata pencahariannya.

Kehidupan SAD di hutan pedalaman yang tak memiliki akses air bersih menjadi perhatian utama dari program CSR yang dilakukan PetroChina dengan membuatkan sumber air tanah dengan kedalaman sekitar seratus meter. Ketersedian akses air bersih ini menjadi sumber kehidupan berharga yang mampu mengubah kebiasaan SAD dari sebelumnya tidak pernah merasakan segarnya mandi dengan air bersih, sekarang bisa membersihkan sekujur tubuhnya dengan guyuran air. Mereka juga diberdayakan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dengan pilihan mata pencaharian lain berbasis potensi lokal seperti beternak ikan.

“Sekarang SAD yang kami berdayakan sudah menetap di dalam satu lingkungan dan mempunyai identitas diri. Kalau dahulu kelompoknya dikenal sebagai SAD Pematang Kolim, sekarang menjadi Dusun Pematang Kolim,” paparnya.

Menurut Dodi, CSR merupakan pendukung kegiatan perusahaan agar dapat beroperasi dan diterima di masyarakat. Ia memaparkan tiga aspek yang menjadi kerangka program CSR di perusahaannya. Pertama, CSR untuk memberdayakan warga sekitar yang meliputi tiga lokasi, yakni lokasi fasilitas kegiatan operasi, lokasi akses menuju wilayah kegiatan operasi, dan lokasi desa terdampak. Kedua, memberi dukungan pada peningkatan kapasitas daerah seperti pembangunan fasilitas pelayanan publik dan gedung sekolah. Dan yang terakhir adalah turut berkontribusi dalam program nasional.

“Pemberdayaan SAD ini bentuk kontribusi kami pada program nasional untuk mendukung Nawacita Presiden Jokowi, bahwa negara hadir untuk membangun masyarakat terpencil,” ujarnya.

Dengar aspirasi daerah

Sebelumnya pada Januari 2018 lalu PetroChina bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) telah menyerahkan bantuan program CSR bagi komunitas SAD berupa fasilitas belajar dan ruang layanan kesehatan di Desa Bukit Suban, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

“Ini merupakan komitmen perusahaan untuk membantu mereka yang tidak hanya tinggal di wilayah operasi saja tapi juga di luar operasi,” kata Presiden PetroChina International Companies untuk Indonesia Gong Bencai.

Kepala SKK Migas perwakilan Sumatera Bagian Selatan Adiyanto Agus Handoyo mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari kegiatan hulu migas yaitu program pengembangan yang ada di dalam perjanjian kontrak kerja sama bahwa kontraktor yang berada dalam wilayah kerja juga memiliki kewajiban mengembangkan sekitar wilayah kerja.

“Kami sinkronkan program CSR ini dengan apa yang menjadi aspirasi daerah, seperti halnya pengembangan wilayah Suku Anak Dalam di sini,” Adiyanto.-Novita Hifni

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Green Up

Ekonomi Biru Jaga Ekosistem Kelautan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Konsep Ekonomi Biru menekankan pada pentingnya menjaga ekosistem kelautan demi terjaganya keberlanjutan alam dan kehidupan nelayan yang makin sejahtera melalui pengelolaan hasil tangkapan bernilai tambah.

Indonesia sebagai negara maritim yang sebagian besar wilayah geografisnya merupakan lautan saat ini terus mengembangkan sektor kelautan sebagai tulang punggung perekonomian. Terkait hal ini, PBB mendukung Indonesia dalam meraih pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGDs) yang signifikan melalui pemanfaatan konsep Ekonomi Biru (Blue Economy).

United Nations Resident Coordinator for Indonesia Anita Nirody mengemukakan, perlu berbagai upaya dalam merealisasikan konsep Blue Economy terutama yang terkait dengan pengembangan pemerintahan yang baik, peningkatan pembiayaan yang inovatif, dan pemberdayaan komunitas pesisir. Konsep ini dapat diterapkan dalam kegiatan perekonomian wilayah pesisir.

Menurutnya, hal penting lainnya yang harus menjadi perhatian adalah kolaborasi pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan investor untuk merumuskan mekanisme pembiayaan. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan pemanfaatan sistem big data dalam memantau keanekaragaman hayati di wilayah pesisir.

“Jika pemerintah menjalankan konsep Ekonomi Biru secara konsisten, dalam setahun ke depan akan ada pencapaian signifikan yang dapat dilaporkan Indonesia di Sidang Umum PBB pada Juni 2020,” papar Anita dalam SDGs Annual Conference 2019 bertema “Sustainable Ocean for Improving Prosperity and Reducing Inequality” di Jakarta, 8–9 Oktober 2019.

Jika pemerintah menjalankan konsep Ekonomi Biru secara konsisten, dalam setahun ke depan akan ada pencapaian signifikan yang dapat dilaporkan Indonesia di Sidang Umum PBB pada Juni 2020

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif UN ESCAP (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) Armida Alisjahbana. Selain mengupayakan pencapaian SDGs secara tepat waktu di tahun 2030, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI era Presiden SBY ini menekankan perlunya mekanisme mobilisasi yang optimal secara lintas instansi dan lembaga nonpemerintah serta masyarakat. Menurutnya, ada tiga fokus utama yang harus dikejar dalam waktu dekat, yaitu : optimalisasi potensi kaum muda, pemberdayaan perempuan, dan teknologi.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto menyampaikan, upaya melibatkan kaum perempuan di kawasan pesisir dalam kegiatan ekonomi terus dilakukan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan seperti cara mengelola hasil laut. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah dari hasil tangkapan nelayan dengan produk hasil olahan yang tahan lama sehingga kesejahteraan juga meningkat.

Menjaga ekosistem kelautan

Rangkaian kegiatan pertemuan tahunan SDGs Annual Conference 2019 diawali dengan acara festival SDGs di Parkir Timur Senayan, Jakarta pada awal Oktober 2019 yang diisi dengan edukasi tentang berbagai aspek penting dalam menjaga ekosistem kelautan mulai dari pelestarian biota laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan pariwisata, hingga pengelolaan sampah laut.-Novita Hifni

Continue Reading

Green Up

Ramah Lingkungan, Hemat Devisa

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Melalui penerapan kebijakan B20 secara lebih luas di berbagai sektor usaha, penggunaan energi fosil dapat ditekan dan pemanfaatan energi terbarukan akan meningkat.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan B20 dalam pemanfaatan energi ramah lingkungan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang mandatori biodiesel untuk sektor Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO yang berlaku sejak September 2018. Inisiatif dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan ini direalisasikan melalui kewajiban penggunaan bahan bakar nabati berupa biodiesel dari minyak sawit dengan campuran sebesar 20 persen ke dalam bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan B20 sebelumnya telah dijalankan sejak Januari 2016, tapi masih terbatas pada sektor-sektor tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015, yakni usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum. Dari berbagai sektor usaha itu, transportasi merupakan sektor yang paling konsisten dalam memanfaatkan biodiesel.

Sejak terbitnya peraturan presiden di atas, maka sejak September 2018 kebijakan B20 bersifat mandatory dan diterapkan secara masif di semua sektor. Kebijakan ini diharapkan dapat secara bertahap meningkatkan pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan dan di waktu yang bersamaan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (minyak bumi). Pemanfaatan bahan bakar nabati secara nasional juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan alam.

Kebijakan B20 merupakan wujud keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan ketahanan energi nasional di masa depan khususnya terkait upaya mengurangi penggunaan energi fosil.

Hemat devisa

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengungkapkan, kebijakan B20) memberikan dampak positif terhadap penghematan devisa negara dari impor solar.

Menurutnya, kebijakan B20 merupakan wujud keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan ketahanan energi nasional di masa depan khususnya terkait upaya mengurangi penggunaan energi fosil.

Dalam empat bulan, kebijakan untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat 937,84 juta dollar AS atau sekitar Rp13,23 triliun (kurs Rp 14.100). Selama 2018, paparnya, penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Biodiesel mencapai 1,67 juta kilo liter (KL).

Selain kebijakan B20, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga menerapkan konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) sebagai langkah diversifikasi energi. Total penyaluran LPG bersubsidi di tahun 2018 sebesar 6,55 juta Metrik Ton (MT) dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO.

“Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun,” ungkap Djoko.

Dalam laporan kinerja tahun 2018 Kementerian ESDM, realisasi penjualan BBM tercatat sebesar 67,35 juta KL, terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (solar, minyak tanah dan premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL. Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo.

Kebijakan B20 didukung penuh oleh kalangan pelaku industri sawit nasional dan berharap agar produksi maupun distribusi biodiesel dapat bergerak cepat. Saat ini pasar ekspor biodiesel menjanjikan potensi bisnis yang besar dengan harga jual di pasar global yang tinggi. – Novita Hifni

Continue Reading

Green Up

Kepemimpinan Indonesia dalam Bisnis Berkelanjutan

Novi Hifani

Published

on

Pelaku bisnis harus memperkuat komitmennya pada praktik berkelanjutan untuk mencapai Sustainable Dvelopment Goal tahun 2030.

Penghargaan bagi perusahaan yang telah berkomitmen dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan (Sustainable Business Award) kembali diselenggarakan di awal Januari 2019. Kegiatan yang telah dijalankan sejak 2012 ini mengakui kepemimpinan dan kreativitas untuk berinovasi secara kolektif demi masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Shinta Kamdani memaparkan, sebanyak 60 perusahaan dan usaha kecil menengah (UKM) turut serta dalam SBA 2018—meningkat 40 persen dari tahun sebelumnya. Namun menurutnya, kegiatan ini jangan hanya dilihat dari segi jumlah peserta melainkan juga dari keberanian untuk berpartisipasi mengingat proses penilaian yang sangat ketat.

“Ini tidak hanya seremonial, tapi pesan pentingnya dalam memajukan kepemimpinan yang inovatif secara berkelanjutan. Bukan kuantitas saja, tapi juga segi kualitas,” papar Shinta dalam sambutannya di Jakarta, Senin (7/1).

Penilaian perusahaan dilandasi oleh metodologi tentang proses dan kinerja yang menekankan pada sebelas kategori, yaitu strategi dan manajemen berkelanjutan, tenaga kerja, komunitas, manajemen energi, pengelolaan air, produktivitas pengelolaan limbah dan material, manajemen rantai pasok, pemanfaatan lahan dan keragaman hayati, tanggung-jawab dan etika bisnis, keterlibatan dengan pemangku kepentingan, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal—SDG) yang telah menjadi agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kegiatan yang telah dijalankan sejak 2012 ini mengakui kepemimpinan dan kreativitas untuk berinovasi secara kolektif demi masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada kesempatan ini, CEO Global Initiatives Tony Gourlay mengakui kepemimpinan keberlanjutan Indonesia di penghargaan SBA tahun ini baik dalam hal keterlibatan bisnis maupun negara dengan memberi contoh di kawasan. Gourlay berpandangan, bisnis harus memperkuat momentum ini lebih jauh untuk maju dan mencapai tujuan PBB, yakni terwujudnya SDG di tahun 2030 secara tepat waktu.

Ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh Global Initiatives yang bekerja sama dengan kantor akuntan PwC, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD).

Pada ajang penghargaan ini, perusahaan semen PT Holcim Indonesia Tbk berhasil memenangkan kategori Best Strategy dan Sustainability Management. PT Vale Indonesia Tbk meraih penghargaan untuk kategori Best Workforce. PT Multi Bintang Indonesia Tbk memenangkan kategori Best Water Management dan Best Waste and Material Productivity. Sedangkan perusahaan tambang negara PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan Best Energy Management.

Di tahun ini SBA juga memberikan penghargaan khusus yakni kategori Best Newcomer yang diberikan kepada PT Cargill, kategori Best Flagship Initiative kepada PT Astra International Tbk, kategori Special Recognition Flagship Initiative kepada PT Bayer Indonesia, dan kategori Special Recognition, Social Enterprise untuk PT Kreskros.

 

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News1 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Breaking News1 bulan ago

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan...

Breaking News2 bulan ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News3 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News4 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News4 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News6 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Trending