Connect with us

Breaking News

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga hubungan dengan investor.”

Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan bisnis rintisan (startup) di Indonesia cukup pesat. Hal ini tak lepas dari kemajuan teknologi digital serta tumbuhnya pengguna internet di tanah air. Dalam laporan yang bertajuk “Mapping & Database Startup Indonesia 2018” dari Indonesia Digital Creative Industry Society, jumlah perusahaan rintisan teknologi di Indonesia mencapai 992 startup.

Salah satu sebab merebaknya startup adalah strategi pendanaan bisnis yang unik dan menarik, karena sangat bergantung pada suntikan dana para investor agar tetap bertahan di tengah kompetisi bisnis yang cukup sengit. Namun, dalam praktiknya tidak semudah itu, dunia ekonomi digital sering mengalami pasang surut yang berimbas pada kondisi finansial startup yang sulit untuk diprediksi dan tidak seleluasa perusahaan besar.

Apalagi dengan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Penyebaran virus itu telah memukul banyak aktivitas usaha dari berbagai skala, tak terkecuali perusahaan rintisan. Survey Tech in Asia yang melakukan penelitian terhadap lebih dari 140 pelaku industri profesional dan pendiri startup di Asia menyebutkan, beberapa sektor yang paling terkena dampak krisis antara lain, perjalanan (3,8 poin), perumahan (3,3 poin), media (3,2 poin), serta marketplace dan platform (3,2 poin).

Hal ini juga berdampak kepada investor yang menjadi sangat berhati-hati dalam menambah atau menanamkan modal kepada para pemilik usaha rintisan. Maka, para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga hubungan dengan investor.

Menurut FX Iwan, CEO Jagartha Advisors—sebuah perusahaan penasihat investasi independen, pelaku usaha rintisan perlu memperhatikan posisi lini usahanya saat ini,  antara lain dari efisiensi alokasi anggaran dalam melakukan kegiatan  ‘bakar uang’ atau burn rate dan estimasi runway yang dimiliki sebelum kehabisan modal. Selanjutnya, pemilik usaha dapat mengevaluasi kelayakan model bisnis saat ini dibanding tiga bulan hingga tiga tahun ke depan. Tidak kalah penting, mengatur strategi untuk memelihara hubungan dengan investor jangka panjang juga diperlukan.

Terkait menjaga agar “mood” investor tetap tinggi di tengah tantangan krisis, FX Iwan menilai pemilik usaha dapat melakukan tiga pendekatan.

Pertama, melakukan review kembali terhadap pos-pos pengeluaran yang tidak prioritas pada kondisi saat ini dan memangkas biaya promosi berlebihan atau ‘bakar uang’ untuk meningkatkan efisiensi dari  pengeluaran.

“Kondisi pandemi ini juga menjadi kesempatan bagi perusahaan startup untuk membuktikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh buying customer bukan hanya karena adanya promosi sesaat,” tutur Iwan kepada Majalah Pajak melalui keterangan tertulis, Selasa (2/6).

Dengan demikian, lanjut Iwan, runway startup juga akan menjadi semakin lama, yang akan berimbas dalam meningkatkan leverage startup di hadapan investor dan stakeholder lainnya, karena masih memiliki ‘nafas yang panjang’ dalam menjalani bisnis.

Kedua, menyiapkan strategi pivot bisnis jangka pendek atau mengubah model bisnis dengan tetap berpijak pada visi bisnis yang dimiliki sehingga tetap menjaga sirkulasi revenue stream di tengah pandemi. Selain itu, pivot membantu pelaku usaha untuk dapat menemukan ide-ide inovasi baru agar bisnis menjadi lebih fleksibel.

“Ismaya Group misalnya, melakukan penjualan bumbu bahan makanan siap pakai untuk menurunkan stock opname restoran dan inventory dan menaikkan runway cashflow selain melakukan transformasi ke delivery order,” Iwan mencontohkan.

Ketiga, menyiapkan skenario yang berbeda-beda sebagai rencana cadangan di masa-masa krisis seperti ini. Perkirakan skenario bisnis usaha dari segala aspek, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang karena akan membuat perusahaan lebih siap jika mengalami masa-masa krisis lainnya di masa yang akan datang. Skenario yang dijalankan tentunya harus memperhatikan aspek maupun pandangan legal yang aman dari sisi perusahaan.

“Salah satu skenario yang mulai banyak dijalankan oleh perusahaan saat ini ialah merumahkan karyawan, membatalkan kemitraan, menunda pembayaran, sampai mengurangi gaji karyawan demi menjaga beban operasional dan pendapatan agar tetap di level rasional, yang mana skenario ini sudah disepakati secara legal oleh pihak-pihak terkait,” jelas Iwan.

Jeli aspek legal

Aspek legal merupakan salah satu elemen penting bagi manajemen sebelum melakukan aksi masif seperti pengurangan beban operasional atau pembatalan kemitraan. Di tengah pandemi Covid-19, penerapan prinsip hukum force majeure menjadi pilihan perusahaan untuk membatalkan atau mengubah ketentuan hubungan dengan pihak-pihak baik di luar maupun di dalam perusahaan termasuk dengan karyawan. Penting diingat, walaupun force majeure merupakan ketentuan yang berlaku secara umum dalam hukum perdata di Indonesia, keberlakuannya akan dilihat secara kasus per kasus (case by case basis) dan biasanya akan kembali kepada persetujuan dari para pihak yang terlibat atau bahkan perlu dibawa untuk diputuskan oleh suatu proses ajudikasi/persidangan yang berlaku sebelum prinsip force majeure dapat diterapkan.

Praktisi hukum yang banyak bergelut di bidang perusahaan rintisan, Alvin Suryohadiprojo mengungkapkan, para pengusaha startup harus melakukan penilaian mandiri sebelum menerapkan prinsip force majeure dalam kontrak-kontrak bisnis mereka. Untuk memiliki argumen yang kuat, perusahaan harus bisa membuktikan bahwa benar terjadi suatu keadaan memaksa yang terjadi di luar kendali dan menghambat kegiatan normal bisnis mereka serta tidak ada itikad buruk yang mendasari.

“Perusahaan startup perlu menyiapkan argumen dan bukti dokumen yang kuat atas ketidakmampuannya dalam melangsungkan/melaksanakan berbagai kontrak bisnis yang mereka miliki ketika menghadapi sebuah kejadian memaksa, termasuk pandemi Covid-19. Bagi pelaku usaha yang masih dapat menjalankan aktivitas bisnis secara normal (Business as Usual) selama masa pandemi Covid-19, mungkin akan susah membangun argumen yang menyatakan bahwa terjadi suatu kejadian force majeure,” jelas Alvin.

Alvin Suryohadiprojo Praktisi hukum

Alvin Suryohadiprojo Praktisi hukum

Pada prinsipnya, kata Alvin, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang ingin menerapkan force majeure dalam hubungan hukum mereka dengan pihak lain di luar atau di dalam perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan kontrak/perjanjian bisnis.

Pertama, lakukan penilaian, apakah kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi COVID-19. Apakah ada akibat kepada kewajiban yang dimilikinya berdasarkan suatu perjanjian dan apa saja konsekuensi akibat tidak terlaksananya kewajiban tersebut.

“Lihat apakah dalam perjanjian terdapat klausul force majeure, peristiwa-peristiwa apa saja yang termasuk dalam klausul tersebut, dan cara untuk dapat menyampaikan bahwa dirinya terdampak suatu peristiwa force majeure,” saran alvin yang selama ini banyak menangani permasalahan hukum perusahaan (corporate law) termasuk di bidang ekonomi digital dan transaksi-transaksi merger dan akuisisi ini.

Kedua, menurut Alvin, walaupun terdampak pandemi COVID-19, tetap laksanakan kewajiban sesuai ketentuan perjanjian semaksimal mungkin untuk menunjukkan itikad baik dan sebagai upaya tindakan mitigasi atas kerugian yang terjadi.

Ketiga,  menyampaikan kondisinya kepada pihak lain yang melakukan transaksi (counterparty) atau meminta penetapan kepada pihak yang lebih berwenang (misalnya hakim) apabila pihak lain (counterparty) tersebut tidak menyetujui alasan mengenai penerapan klausul force majeure. Di sisi lain, para pelaku usaha yang belum memasukkan aspek pandemi dalam klausul force majeure di kontrak bisnisnya, dapat melakukan perubahan terhadap perjanjian.

“Pelaku usaha, baik rintisan ataupun yang sudah berdiri sejak lama, dapat meminta pendampingan dari firma hukum eksternal untuk mendapatkan masukan ataupun pandangan legal yang lebih komprehensif demi mempertahankan keberlangsungan bisnisnya.” tutup pria yang telah berpraktik sebagai konsultan hukum selama tujuh tahun dan merupakan founding partner firma hukum Karna Partnership ini.—Waluyo Hanjarwadi

 

 

Breaking News

Siasati Pandemi, Qasir dan Grab Sediakan Layanan bagi Usahawan Mikro

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Qasir, perusahaan rintisan (startup) yang bergerak sebagai penyedia platform point of sales (POS), menjalin kerja sama dengan Grab melalui layanan Grabfood miliknya. Kerja sama ini memungkinkan usahawan Qasir, khususnya yang bergerak di industri makanan dan minuman (F&B) untuk bisa menikmati keuntungan automasi pencatatan transaksinya langsung ke sistem POS di aplikasi Qasir.

Qasir adalah sistem point of sale yang memiliki banyak fungsi dalam memenuhi kebutuhan usaha. Mulai dari semua yang berhubungan dengan proses transaksi dan pencatatan, pengelolaan produk, pengelolaan outlet dan pegawai, jingga monitoring laporan usaha.

CEO Qasir, Michael Williem mengatakan, fitur kerja sama Qasir dan Grab ini dapat digunakan oleh merchant Qasir dengan biaya berlangganan terjangkau.

“Untuk mendukung usahawan secara optimal di tengah pandemi, kami telah menyediakan layanan paket kerja sama usaha dengan GrabFood, di mana usahawan dapat langsung menyimpan data transaksi GrabFood-nya di sistem POS Qasir,” kata  Michael.

Merchant F&B menurut Michael telah merepresentasikan sekitar 50 persen dari merchant base Qasir. “Menjalin kemitraan dengan Grab yang memiliki jaringan luas akan membantu mitra usaha kami untuk menyasar basis pelanggan yang lebih besar. Hal ini juga menambah peluang kami untuk melakukan akuisisi merchant F&B,” Michael menambahkan.

Menurut pria yang akrab disapa Mike ini, kemitraan dengan Grab dilatarbelakangi atas komitmen perusahaan untuk terus mendampingi usahawan terutama di masa-masa sulit akibat pandemi. Karenanya, fitur yang ditawarkan pun tetap mengusung prinsip tepat guna dan terjangkau.

Jumlah pelaku usaha UMKM di dalam negeri yang sudah memanfaatkan platform online untuk mengembangkan bisnisnya masih perlu peningkatan signifikan. Saat ini hanya 13 persen UMKM yang sudah bertransformasi ke pemasaran digitalUntuk itu, Qasir terus berupaya membantu para usahawan UMKM, salah satunya lewat integrasi platform POS miliknya dengan layanan GrabFood.

“Sejak pandemi, platform digital yang tadinya hanya dinilai sebagai alat bantu alternatif untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari berubah menjadi suatu kebutuhan penting. Mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital pun seolah dipaksa keadaan untuk menggunakan teknologi jika ingin bertahan. Ini juga terjadi pada UMKM kita. Di mana penjualan on-line berbasis digital terbukti menyelamatkan mereka yang tidak bisa lagi berjualan secara off-line,” ungkap Michael.

Peningkatan angka korban pandemi serta pembatasan mobilisasi sosial di berbagai daerah, nyatanya turut memberikan dampak bagi ekonomi UMKM, termasuk para usahawan Qasir. Sebagai langkah konkret untuk membantu pemulihan bisnis usahawannya selama masa pandemi COVID-19, Qasir menawarkan layanan Website Usaha yang ditujukan bagi pengguna untuk memasarkan produk-produknya lewat website dengan biaya langganan kurang dari Rp 200.000 per tahunnya. Pengguna hanya perlu memasukkan data usaha, sedangkan katalog produk sudah tersinkronisasi secara otomatis melalui aplikasi Qasir. Dengan begitu pelanggan bisa langsung memesan produk melalui Website Usaha yang telah terintegrasi dengan aplikasi Qasir. Pelanggan juga dapat memilih jasa pengiriman dan durasi pengiriman layaknya berbelanja di toko on-line pada umumnya.

“Salah satu manfaat yang paling dirasakan oleh merchant ialah mereka dapat lebih mudah untuk mempromosikan produknya secara online dan membuat multi-channel transactions sehingga dapat merasakan pengalaman jualan online yang mulus dan akhirnya berdampak pada kenaikan penjualan merchant itu sendiri,” tambah Mike.

Wujud Empati

Salah satu bentuk kepedulian sosial yang baru saja diinisiasi Qasir adalah kampanye #JagaUMKM. Kampanye ini merupakan besutan segenap karyawan Qasir sebagai bentuk kepedulian kepada usahawan mikro yang terdampak pandemi,  yang tidak sedikit di antaranya mengalami kesulitan mengenalkan produknya ke masyarakat.

Saat ini terdapat lebih dari 2.500 merchant atau usahawan yang telah terdaftar di website www.jagaumkm.com. Sebesar 52 persen merupakan usahawan makanan dan minuman (F&B), 9 persen usaha minimarket/toko kelontong, dan 39 persen usaha lainnya (butik, toko elektronik, kesehatan). Persebaran area merchant yang paling banyak berasal dari DKI Jakarta, Banten, Bekasi, Depok, dan Surabaya.

Seiring realisasi tatanan kehidupan baru berlangsung, momen ini telah mendorong pertumbuhan transaksi digital, penggunaan internet, dan serta kegiatan bisnis yang beralih menjadi serba online. Hal ini mau tidak mau menuntut semua pelaku usaha untuk bertransformasi. Apalagi masyarakat juga sudah mulai beralih ke online untuk meminimalisasi kontak fisik.

“Kedua inisiatif di atas kami pandang strategis untuk mewadahi ikhtiar orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, lalu putar haluan jadi usahawan, ataupun usahawan yang tengah  berjuang melawan ancaman gulung tikar. Hal ini kami harap bisa meringankan beban mereka dan bersama-sama pulih dari situasi sulit,“ ungkap Michael.

Michael juga menyadari sebagian besar usahawan mikro Qasir memiliki keterbatasan literasi produk digital sehingga Qasir tidak hanya menawarkan layanan kepada mitranya melainkan juga edukasi dan sosialisasi. ”Sebisa mungkin kami dekat dengan merchant dan tanggap atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Kami memiliki tim Customer Success Manager yang selalu siap mendampingi usahawan yang baru bergabung dengan Qasir. Qasir juga menyediakan banyak ruang edukasi dan konsultasi bagi merchant, seperti kolom Tanya-Jawab (FAQ), tutorial via Youtube, pertemuan online/offline EduQasir, sampai pembuatan beberapa grup pengguna di platform WhatsApp dan Telegram. Pembuatan grup WA usahawan ini misalnya, ternyata sangat diminati, sampai-sampai dibentuk lagi Komunitas Usahawan Qasir yang organik atas inisiatif merchant sendiri,”  tutup Michael.

Sebagai aplikasi yang fokus membangun ekosistem ramah bagi usahawan dari berbagai skala, Qasir tetap mempertahankan fitur-fitur gratis meski menghadirkan juga fitur-fitur berbayar. Namun berbeda dengan aplikasi point-of-sale lainnya, fitur berbayar Qasir dijual secara satuan dengan harga yang sangat terjangkau. Qasir menyebut konsep ini dengan pay-as-you-grow. Di antara fitur premium tersebut adalah fitur “Kelola Diskon” dan “Tiket Pesanan” yang dibanderol dengan harga hanya Rp 15.000 (sekali bayar untuk pemakaian selamanya). Ada pula fitur untuk kebutuhan lain yang lebih kompleks dan canggih seperti “Website Usaha” dan fitur “Absensi” dengan konsep subscription / berlangganan.

Model bisnis freemium atau pay-as-you-grow ini telah dirancang dengan cermat dengan tujuan agar pengguna bisa memilih sendiri fitur yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tipe dan fase usahanya pada saat itu. Selain itu, ini adalah bentuk komitmen Qasir untuk menjadi “super tools” dan menjadi pembeda dari platform POS lainnyaDengan kata lain, konsep ini berguna bagi para usahawan yang baru memulai bisnisnya namun ingin segera mendapat value dari produk Qasir secara instan tanpa komitmen panjang apalagi biaya yang mahal.

Lanjut baca

Breaking News

Rekening Digital Kebobolan Gara-gara ‘Call-center’ Gadungan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Kasus pembobolan rekening bank berbasis aplikasi digital kembali terjadi. Akhir pekan lalu, kasus pembobolan rekening digital dialami oleh salah satu nasabah PT Bank BTPN Tbk. yang menggunakan akun rekening Jenius. Isu pembobolan rekening itu bahkan sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Kasus ini dikisahkan oleh Adiyat Hanif Kautsar lewat akun twitter miliknya, @adihanif92, pada Jumat (18/9/2020). Adiyat mengisahkan, kejadian pembobolan dialami oleh temannya yang bernama Anggita Wahyuningtyas dengan jumlah dana yang cukup besar yakni di atas Rp 50 juta.

Adiyat menyebutkan, pembobolan rekening ini sudah diadukan kepada pihak BTPN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta polisi. Namun, penipu masih belum dapat diciduk.

Pembobolan berawal dari adanya panggilan telepon dari pihak penipu yang seolah-olah bertindak sebagai call-center Jenius pada 7 September 2020. Penelepon yang mengaku petugas call-center menginformasikan adanya pembaruan sistem dan ada penggantian kartu ATM dan meminta data diri nasabah. Celakanya, korban yang percaya langsung memberitahukan data diri.

Hanya dalam hitungan menit, si pelaku sudah menyedot uang milik korban. Setelah dilaporkan ke pihak bank dan dilacak ternyata uang ditransfer ke pemilik rekening sama-sama Jenius atas nama Lutfi Putri Mardiana. Saat dihubungi petugas, Lutfi Putri Mardiana yang tinggal di Lampung mengaku rekeningnya sedang di-hack oleh orang tidak dikenal. Pada hari yang sama, uang hasil curian dari akun rekening Jenius milik Anggita sudah dipindahkan ke dua rekening lain.

Dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa terjadinya pembobolan pada Anggita adalah keteledoran pemilik rekening. Sebab, petugas bank tidak akan menelepon untuk menanyakan data diri nasabah kecuali pihak nasabah yang menelepon bank, misalnya untuk pengaduan. Lakukan langkah berikut agar akun digital kita tidak mudah diretas:

Rutin Memperbaharui Data

Meski terkesan sepele, pembaharuan data sangat penting. Tujuannya, agar pihak bank mudah mendeteksi jika ditemukan transaksi menggunakan data lama oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pembaharuan data bisa dilakukan melalui aplikasi maupun datang langsung ke kantor cabang bank terdekat.

Nasabah wajib memperbaharui data secara berkala terutama jika terjadi perubahan data. Misalnya ketika data lama sudah tidak terpakai, seperti data alamat rumah, kantor, email, nomor telepon, dan sebagainya. Lakukan pemutakhiran data nasabah dengan datang ke bank atau melakukan update nomor di aplikasi yang terhubung dan menggunakan OTP (One Time Password) via sms.

Lindungi Data Pribadi

Nasabah harus melindungi data-data pribadi dengan cara tidak memberitahukan data tersebut kepada sembarang orang. Apalagi, jika data-data itu berkaitan dengan validasi transaksi perbankan, misalnya tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat sesuai KTP. Selain itu, berhati-hatilah menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, terutama informasi pribadi. Sebab, tidak ada batasan penerima jika sebuah informasi sudah menyebar di internet.

Ubah PIN secara berkala

Hal yang tak kalah pentingnya agar rekening tidak bobol adalah mengganti nomor PIN secara berkala. Hindari pemakaian PIN dengan kombinasi nomor tanggal lahir, sebaiknya menggunakan PIN atau kata sandi dengan tingkat kerumitan tinggi. PIN dengan kerumitan tinggi misalnya, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter. Selain itu, hindari kombinasi PIN untuk transaksi perbankan yang mudah ditebak seperti urutan angka 1234.

Jaga data Smartphone

Saat mengganti smartphone, sebaiknya menghapus aplikasi m-banking pada perangkat lama. Termasuk, menghapus riwayat SMS dan email yang mencantumkan kode OTP maupun validasi transaksi lainnya. Pastikan semua data pribadi dalam perangkat kalian sudah terhapus. ketika smartphone hilang, langsung lakukan tindakan pencegahan dengan blokir rekening atau ganti kata sandi.

Pisahkan dana di rekening berbeda

Nasabah sebisa mungkin tidak menempatkan uangnya dalam satu rekening. Terlebih jika nasabah selalu membawa kartu ATM rekening mereka di dalam dompet, maupun menginstal m-banking dari smartphone. Usahakan memiliki sejumlah rekening di bank dengan tujuan penggunaan dana berbeda. Misalnya, satu rekening uang penghasilan lalu rekening lain untuk dana darurat. Sengan demikian, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka nasabah masih memiliki cadangan dana.

Lanjut baca

Breaking News

Kemendikbud Beri Bantuan Kuota Internet untuk Pendidikan, Ini Cara Mendapatkannya

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalah Pajak – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kuota data internet bagi peserta didik dan  pendidik. Agar penggunaan tepat sasaran, Kemendikbud menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Petunjuk teknis (juknis) ini menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan kuota data internet bagi pendidik dan peserta didik sehingga dapat mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19.

“Bantuan kuota data internet diberikan kepada siswa, mahasiswa, pendidik dan guru, serta dosen,” jelas Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im, di Jakarta, Senin (21/09/2020).

Dalam petunjuk teknis itu disebutkan bahwa bentuk bantuan yang diberikan Kemendikbud berupa kuota data internet dengan rincian dibagi atas kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum yang dimaksud adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sedangkan, Kuota Belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.

Paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Sementara itu, paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama empat bulan, mulai September sampai dengan Desember 2020.  Berikut ini adalah jadwal penyaluran bantuan internet yang diberikan Kemendikbud:

A.    Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama:

  1.  tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020.
    2.    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.
  2.  Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua:
  3.  tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020.
    2.    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.
  4.  Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan:
  5.  tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020.
    2.    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.

Pendataan
Untuk dapat menerima bantuan kuota internet, satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan PAUD serta jenjang pendidikan dasar dan menengah harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Setelah itu, operator satuan pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id), dan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik. Sedangkan di jenjang pendidikan tinggi, perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id), dan pengelola PDDikti perguruan tinggi melakukan input data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

Setelah itu, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti. Operator seluler bekerja bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk mengecek apakah nomor-nomor ponsel tersebut statusnya aktif. Pemimpin dan operator satuan pendidikan dapat melihat hasil pengecekan operator seluler pada laman verifikasi validasi (http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id) dan PDDikti.

“Sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan kebenaran data, pemimpin satuan pendidikan perlu menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput,” tutur Ainun.

Untuk PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemimpin satuan pendidikan mengunggah SPTJM pada laman verifikasi validasi (http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id). Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi, pemimpin satuan pendidikan mengunggah SPTJM pada laman kuota dDkti (http://kuotadikti.kemdikbud.go.id). Operator seluler akan mengirimkan bantuan kuota data internet kepada nomor ponsel yang aktif dan telah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM sesuai jadwal penyaluran.

Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua memiliki masa berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik. Sedangkan bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat yang dikirim secara bersamaan di bulan November akan berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik. Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Kemendikbud,” pesan Ainun.

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Siasati Pandemi, Qasir dan Grab Sediakan Layanan bagi Usahawan Mikro

Jakarta, Majalahpajak.net – Qasir, perusahaan rintisan (startup) yang bergerak sebagai penyedia platform point of sales (POS), menjalin kerja sama dengan Grab melalui layanan Grabfood miliknya....

Breaking News1 hari lalu

Rekening Digital Kebobolan Gara-gara ‘Call-center’ Gadungan

Jakarta, Majalahpajak.net – Kasus pembobolan rekening bank berbasis aplikasi digital kembali terjadi. Akhir pekan lalu, kasus pembobolan rekening digital dialami...

Breaking News2 hari lalu

Kemendikbud Beri Bantuan Kuota Internet untuk Pendidikan, Ini Cara Mendapatkannya

Jakarta, Majalah Pajak – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kuota data internet bagi peserta didik dan  pendidik. Agar penggunaan...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News5 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News6 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News6 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News7 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News1 minggu lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News1 minggu lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Populer