Connect with us

Up Close

Ada Saat Bawahan Membutuhkan

Diterbitkan

pada

Dirut KAI Didiek Hartantyo

Ayahnya pensiunan kepala stasiun di daerah Semarang. Darinya, ia mewarisi darah integritas dan makna kepemimpinan.

Didiek Hartantyo hanya tersenyum kecil saat diminta membandingkan tantangan mana yang lebih berat antara saat berkarier di perbankan atau memikul tanggung jawabnya memimpin PT Kereta Api Indonesia Tbk. Maklum, sebelum menjadi Diretur Utama KAI, selama hampir tiga dekade ke belakang, karier Didiek adalah di bidang keuangan dan perbankan—ngitung duit. Ia pernah menjadi Senior Vice President di Bank Mandiri pada 2009 hingga 2011. Tahun 2011 hingga 2016, ia menempati posisi Executive Vice President dan Group Head Corporate Banking II, sebelum kemudian bergabung di KAI sebagai direktur keuangan. Kini, Didiek mendapat tugas yang berbeda; “memasinisi” perusahaan operator sepur, salah satu legenda hidup moda transportasi darat tertua yang menjadi saksi sejarah perjalanan panjang republik ini.

“Semua tentu punya tantangannya sendiri-sendiri. Perbankan adalah lembaga highly regulated, sistemnya sudah terbentuk dan matang. Sementara di KAI, sekecil apa pun kebijakan yang dibuat akan berdampak besar bagi masyarakat banyak,” kata Didiek saat wawancara dengan Majalah Pajak Jumat (3/12). Meski hanya sua virtual, wawancara dengan pria berpembawaan ramah sore itu terasa akrab dan hangat.

Didiek ingat betul pesan Ignasius Jonan, Direktur Utama KAI 2009–2014 yang berhasil merombak wajah perkeretaapian Indonesia hingga seperti saat ini . Kala itu Jonan menyampaikan, tanggung jawab pengambil kebijakan di KAI jauh lebih kompleks. Sebab, jika salah membuat kebijakan, dampaknya akan dirasakan jutaan orang sekaligus.

“Ketika kamu kerja di bank, keputusan yang kamu ambil tidak begitu banyak memengaruhi orang. Kalau di KAI, apa yang kamu lakukan dampaknya sangat besar,” kata Didiek menirukan wejangan Jonan. “Pesan Pak Jonan itu saya cerna. Ternyata memang benar. Bagaimana tidak, tahun 2019 itu KAI melayani 429 juta penumpang dan total pegawai kami itu 28 ribu orang.”

Namun, bagi Didiek tugas adalah amanah. Di mana pun ditempatkan, ia harus menunaikan amanah itu sebaik-baiknya. Apalagi, ternyata darah kereta api memang telah mengalir pada diri pria kelahiran Jakarta, 6 September 1961 itu. Ayah Didiek adalah pensiunan pegawai KAI.

“Bapak saya itu orang kereta api. Beliau dulu kepala stasiun di daerah Semarang, tetapi sudah lama sekali pensiun. Saya berpikir, apakah ini sebuah amanah untuk meneruskan tugas Bapak,” kata Didiek setengah berseloroh.

Didiek didapuk sebagai Direktur Utama KAI oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sejak 8 Mei 2020, tepat saat negeri ini mulai dilanda pagebluk Covid-19. Dan semua orang tahu, di masa wabah, operasi KAI yang semula menjadi moda transportasi andalan masyarakat Indonesia terpaksa dibatasi. Nasib ribuan karyawan pun dipertaruhkan. Kehadiran Didiek diharapkan mampu menjaga gerbong besar KAI agar tetap kokoh di atas bantalan relnya meski diterpa pandemi.

Di bawah kendali Didiek, KAI tak hanya berhasil melewati masa krisis, tetapi juga mampu beradaptasi dan memunculkan berbagai inovasi. KAI mampu bertahan, bahkan berbenah di tengah empasan musibah. Sang gembala ular besi itu pun menuai banyak apresiasi. Tahun 2016 lalu, saat Didiek menjabat direktur keuangan, aset KAI baru mencapai Rp 25 triliun. Tahun ini aset KAI sudah mendekati Rp 60 triliun dan dengan proyek-proyek pengembangan yang sedang dijalankan, diperkirakan dalam waktu dekat aset KAI akan mencapai Rp 100 triliun. Kuncinya menurut Didiek adalah penerapan good governance.

“Perkembangan ini memerlukan penanganan yang berlandaskan good governance. Perkembangan seperti ini kalau enggak dikawal dengan baik akan membahayakan. Sekarang ini good governance menjadi suatu keharusan dan bagaimana tata kelola ini terus ditingkatkan sehingga kereta api berkembang ke arah yang sehat, dengan kualitas pelayanan yang lebih baik agar value perusahaan kepada masyarakat selalu meningkat,” kata alumnus S2 Daniels School of Business, Universitas Denver, Amerika Serikat ini.

Pemimpin yang melayani

Bagi Didiek, arti leadership atau kepemimpinan adalah melayani. Artinya, menjadi pemimpin bukanlah untuk mengharap pelayanan, melainkan justru untuk memberikan pelayanan. Sikap melayani itu menurut Didiek yang akan menjadi jangkar kuat yang akan menancap di benak anak buahnya sehingga mereka benar-benar merasakan kehadiran pemimpinnya. Itu sebabnya, Didiek selalu tetap meluangkan waktu terjun langsung ke lapangan di mana ada kesulitan-kesulitan yang dialami para pegawainya.

“Sekarang ini kan masa hujan, banjir, longsor. Saya ikut turun ke lapangan bersama pegawai. Saya beserta mereka turun mengatasi, dan kami satu penderitaan sehingga ada kebersamaan. Jadi, kepemimpinan itu servant leadership. Kita ada bersama para pegawai kita pada saat mereka membutuhkan.”

Selain sikap melayani, hal tak kalah penting adalah nilai, baik nilai moral maupun integritas dalam bekerja. Didiek mengaku, sejak kecil hal itu yang selalu dicontohkan oleh orangtuanya. Ia ingat betul ketika sang ayah usai menjabat kepala stasiun. Begitu purnatugas, saat itu sang ayah langsung bergegas meninggalkan rumah dinasnya dan menyerahkannya ke perusahaan.

“Bapak selalu bilang, bagaimana kualitas seseorang itu ditunjukkan dengan konsistensi membawa integritas mereka. Nilai-nilai integritas ini yang mewarnai kehidupan saya sehingga sampai sekarang insya Allah saya tetap istikamah menjaga nilai warisan orangtua ini.”

Kini, di tengah kesibukannya mengemban amanah memajukan KAI, Didiek selalu meluangkan waktunya untuk melepas penat dengan olah raga bersepeda dan lari pagi menyusuri lorong-lorong perkampungan di sekitar tempat tinggalnya. Di luar itu, kebiasaannya sejak dulu adalah menuliskan setiap ide dan gagasan yang melintas di pikirannya.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Up Close

Komunikasi dan Konsistensi Menjadi Kunci

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pemprov Jatim

 

MAJALAHPAJAK.NET – Penyampaian informasi secara efektif kepada publik tentang penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan pajak untuk berbagai program pembangunan menjadi langkah penting dalam membangun trust (kepercayaan) masyarakat terhadap pemerintah.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengemukakan, program-program pembangunan untuk kepentingan masyarakat seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan yang lebih baik, dan pembangunan infrastruktur harus tersampaikan secara luas sebagai justifikasi kepada publik. Dan itu bukan untuk tujuan pencitraan, melainkan agar masyarakat mengetahui bahwa penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat nantinya akan kembali ke masyarakat dan betul-betul dapat dirasakan manfaatnya.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di akhir pekan, Sabtu (02/07), pejabat daerah yang aktif menggunakan saluran media sosial untuk menyampaikan program kegiatan Pemerintah Provinsi Jatim ini mengungkapkan banyak hal terkait potensi ekonomi dan peran strategis Jatim sebagai daerah penyangga logistik bagi kawasan Indonesia Timur, transformasi digital di lingkungan pemerintahan dan masyarakat, penguatan UMKM dan tantangan ketenagakerjaan, upaya peningkatan kesadaran pajak di masyarakat, juga harapannya pada peringatan Hari Pajak 14 Juli 2022.

Berikut ini petikan wawancara kami.

Bagaimana pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur, adakah bidang khusus yang diembankan ke wakil gubernur dan bagaimana menjaga kolaborasi yang ideal antara gubernur dan wakil gubernur?

Secara kewenangan pemerintahan tentu semua ultimate kepada Ibu Gubernur. Fungsi wakil dalam konteks ini adalah mem-back up segala hal yang dilakukan oleh Ibu Gubernur. Terkadang saya bisa mewakili Ibu Gubernur untuk urusan penyakit kuku dan mulut di peternakan, urusan diplomatik dengan duta besar, atau mewakili untuk urusan keagamaan. Jadi, tidak ada batasannya untuk mewakili apakah untuk menghadiri sebuah kegiatan maupun untuk mengikuti sebuah rapat terkait dengan infrastruktur dan sebagainya.

Memang di dalamnya ada hal-hal yang sifatnya lebih besar tingkat keterlibatan saya, namun sifatnya ad hoc. Jadi tidak secara terstruktur. Bisa saja ada tugas-tugas tertentu yang diembankan kepada saya seperti merancang program bantuan sosial saat pandemi Covid-19 tahun 2020. Kemudian kebijakan terkait infrastruktur pada saat kita sedang merestrukturisasi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha misalnya. Hal-hal seperti itu terkadang dipercayakan kepada saya untuk mengambil porsi dalam kaitan koordinasi yang lebih besar. Tapi pada keseluruhannya, strategic decision making tetap di Ibu Gubernur.

Provinsi Jatim memiliki peran strategis di dalam peta logistik nasional sebagai penyangga sekitar 40 persen berbagai kebutuhan pokok untuk wilayah Indonesia Timur. Apa saja yang menjadi komoditas unggulan di Jatim dan bagaimana upaya Pemprov Jatim menjaga kesinambungan produktivitas maupun kualitas produk-produk unggulan itu?

Berbicara tentang komoditas unggulan, Jatim memang sebenarnya merupakan provinsi yang di satu sisi sudah sangat industrialized. Sektor manufaktur menyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim yaitu hampir sepertiga. Tetapi di sektor pertaniannya pun Jatim adalah lumbung pangan nasional, baik itu untuk padi, tebu, bahkan juga untuk komoditas peternakan seperti sapi perah, sapi pedaging, dan telur. Jadi, di sisi agriculture Jatim masih sangat strategis, tapi dari sisi industri manufaktur juga sangat besar sumbangsihnya bisa melebihi 22 persen atau hampir seperempat dari manufaktur di seluruh Indonesia. Begitu juga di sektor perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Kita mengetahui tambak-tambak baik udang maupun bandeng sudah sangat mengakar di masyarakat pesisir. Untuk perikanan tangkap, kami terus mendorong kesejahteraan nelayan dengan pembenahan-pembenahan pelabuhan dan tempat pelelangan yang ada di Jatim.

Ada sejumlah proyek strategis nasional di Jatim yang tertunda pembangunannya karena pandemi. Bagaimana kelanjutan proyek-proyek strategis nasional tersebut saat ini?

Pembangunan proyek strategis nasional di Jatim memang sangat terdampak oleh pandemi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 ada lebih dari 200 proyek yang disusun dengan koordinasi sangat intensif antara pemerintah pusat dan kami di pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota di Jatim.

Ada 38 kabupaten/kota yang menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk Jatim ada 40 juta jiwa yang merupakan seperenam dari jumlah penduduk Indonesia. Maka jumlah proyek-proyek strategis nasional ini juga cukup signifikan. Tidak sedikit yang berhasil dan dapat berjalan lancar, tetapi cukup banyak yang terdampak. Apalagi untuk proyek-proyek yang melibatkan investasi dari dunia usaha. Tentunya investasi ini bagi sesuatu yang sifatnya baru, akan melalui proses yang lebih panjang lagi di tengah masa pandemi. Tapi kami bersyukur bahwa capaian investasi Jatim di Kuartal I tahun 2022 mencapai pertumbuhan 39 persen dengan kombinasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Sedangkan pertumbuhan investasi secara nasional hanya 28,5 persen. Ini memberikan suatu optimisme bahwa dunia usaha akan kembali pulih dan proyek strategis nasional bisa kembali digenjot.

Tapi memang kami sadari bahwa ada perubahan kebijakan terkait prioritas anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dan memberikan penguatan bantuan sosial, sehingga alokasi pendanaan beberapa program infrastruktur dari dana-dana transfer maupun dari program-program kementerian dan lembaga tidak cukup.

Seperti apa kebijakan yang ditempuh Pemprov Jatim dalam menarik investasi, bagaimana kolaborasinya dengan kabupaten/kota dan instansi/lembaga terkait lainnya?

Rumusnya ada pada komunikasi dan konsistensi. Jadi, bagaimana kami menyikapi dinamika terkait ketenagakerjaan. Misalnya, bagaimana Pemprov Jatim membangun sebuah wadah dialog antara buruh, pelaku usaha, dan kami untuk memastikan terciptanya iklim yang kondusif dalam ketenagakerjaan. Jadi, tidak semata-mata ke sini maupun ke sana, tapi kami bisa mempertemukan di tengah dan menjaga kondusivitas situasi.

Pada saat pandemi, kami menjaga denyut nadi industri. Kami lebih baik bekerja keras melakukan pengawasan ekstra ketimbang melarang sepenuhnya kegiatan industri. Inilah yang kemudian menjadi sebuah landasan optimisme bagi pelaku-pelaku usaha untuk menjalankan industrinya di Jatim. Mereka mengetahui bahwa pemerintah daerah di Jatim ini sangat menghargai pelaku industri baik dari sisi ketenagakerjaan maupun juga dalam menghadapi pandemi. Hal-hal terkait konsistensi seperti inilah yang membuat mereka insya Allah merasa bahwa Jatim adalah tempat yang strategis untuk berinvestasi. Tapi di sisi lain kami juga membuka komunikasi seluas-luasnya dengan dunia usaha di dalam maupun luar negeri, termasuk dengan elemen diplomatik dari negara-negara sahabat, sehingga kendala yang dihadapi di lapangan bisa segera kami jawab.

Misalnya, pada saat ada peraturan mengenai genset yang harus bersertifikat, tapi masih ada kendala dalam pemrosesan tersebut di instansi terkait. Dengan membuka komunikasi, kami bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menentukan proses transisi agar sektor usaha tidak kemudian mandek atau bahkan pelaku usaha ketakutan karena dianggap melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah beberapa hal yang kami lakukan untuk bisa menjaga komunikasi dan konsistensi sebagai basis untuk menarik minat investasi.

Transformasi digital yang belakangan diakselerasi oleh pandemi kini telah menjadi keniscayaan. Apa yang dilakukan Pemprov Jatim dalam mendukung digitalisasi?

Pertama, kita memang menyadari bahwa digitalisasi ini adalah sesuatu yang sifatnya bukan lagi pilihan tapi keniscayaan. Tapi pertanyaannya, digitalisasi yang seperti apa. Saya ini paling hobi kalau ada instansi pemerintah meluncurkan aplikasi. Saya selalu mencoba aplikasinya, melihat sudah berapa yang download di Playstore atau Appstore. Karena terkadang kita berhenti di launching aplikasinya. Setelah itu bagaimana dampaknya pada transformasi business process, layanan publik untuk kepuasan masyarakat, terkadang belum terpantau. Inilah yang kami coba untuk mengubah paradigma itu. Transformasi digital ini berlaku di dua elemen, di pemerintahnya sendiri dan juga masyarakat.

Indeks Information and Communication Technology (ICT) menunjukkan bahwa di Jatim, hampir di banyak daerah justru government lebih maju dari society-nya dalam menerapkan ICT. Artinya, pemerintah menjadi lokomotif untuk menarik society supaya lebih melek digital. Transformasi digital ini penting juga untuk masyarakat dan dunia usaha karena landscape perekonomian masa depan itu demikian. Jumlah pembeli yang menggunakan marketplace semakin meningkat. Bagaimana kemudian pelaku UMKM bisa beradaptasi dengan era digital. Inilah yang ingin kami jawab dengan program Millenial Job Center (MJC). Ini adalah sebuah program ketenagakerjaan yang dipadukan dengan program pembinaan UMKM.

Kalau dulu orang jualan produk UMKM itu tinggal nitip di toko oleh-oleh atau rumah makan, sekarang mereka harus bisa melakukan penjualan di marketplace. Ini, kan, tidak sederhana. Kalau produknya dijual di rumah makan atau toko oleh-oleh, saingan dia hanya produk yang ada di satu rak di toko yang sama. Sedangkan kalau di marketplace saingannya bisa puluhan ribu kompetitor. Tetapi peluangnya juga lebih besar. Kalau di toko dia hanya mengandalkan orang-orang yang belanja di toko, sedangkan di marketplace dia bisa dapat jutaan potential buyers, tetapi produknya tidak bisa disentuh, dicicipi, dicium baunya sehingga dia harus membangun visual appeal atau daya tarik visual. Inilah yang kami dorong di MJC.

Kami mengidentfiikasi talenta-talenta muda yang mempunyai kompetensi di bidang itu tapi belum punya pengalaman. Kami mempertemukan talenta-talenta muda ini dengan pelaku UMKM, kemudian ada pendampingan, karena kalau orang baru yang tidak mempunyai pengalaman tentu klien belum begitu percaya. Jadi, kami mempertemukan mereka dan memberikan mentoring dari para fotografer, desainer grafis, programmer, digital marketer, dan sebagainya yang sudah punya pengalaman. Para mentor membimbing talenta-talenta muda ini untuk mengerjakan proyek transformasi digital UMKM. Ini sudah berjalan sejak 2019 dan agak melambat karena pandemi. Sekarang sudah ada sekitar empat ribu project yang dikembangkan dan siap untuk melakukan transformasi digital.

Itu dari sisi masyarakatnya. Dari sisi pemerintah, kemarin saat penyaluran bantuan sosial kami juga menggunakan big data dengan model cross tabulasi data berbasis NIK. Misalnya si A yang di dinas pendidikan adalah seorang wali murid di sekolah swasta. Kemudian di dinas sosial dia adalah penerima bantuan, di dinas pertanian dia sebagai anggota kelompok tani, di dinas kesehatan dia adalah pasien penyakit kronis. Dalam pelayanan untuk si A ini terkadang masih dengan cara ketuk pintu sendiri-sendiri sehingga tidak efisien. Kami mencoba melakukan cross tabulasi berbasis NIK dalam melayani kebutuhan warga. Kalau misalnya disampaikan gagal panen, kami bisa cek di sekolahnya. Mungkin kami bisa mengupayakan keringanan biaya pendidikan sehingga anaknya tidak putus sekolah. Kami bisa cek juga di dinas kesehatan. Saat ini kami sudah mengembangkan data warehouse atau semacam pergudangan data untuk menganalisis secara menyeluruh dan sinkronisasi data dari berbagai sektor. Titik tumpu untuk penguatan sektor UMKM juga ada di transformasi digital. Jadi, teknologi untuk society dan government.

Seperti apa gambaran masalah ketenagakerjaan di Jatim, angka pengangguran, dan upaya Pemprov Jatim dalam mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih luas?

Salah satu tantangan pandemi adalah memang angka pengangguran yang meningkat dan tentu bukan hal yang sederhana bagi suatu unit usaha yang tutup untuk dapat langsung buka lagi. Kita sadar bahwa sebelum pandemi pun sebenarnya banyak pelaku usaha di dunia yang juga menghadapi tantangan perubahan atau disrupsi. Tapi mereka masih berjalan usahanya karena tidak mungkin untuk menutup usaha yang sudah dirintis sekian lama. Mungkin ada faktor pride atau reputasi dan juga masalah pegawai. Tapi dengan adanya pandemi, alasannya sangat kuat untuk menutup usaha. Setelah menutup usahanya itu belum tentu dia bisa kembali langsung buka.

Sekarang pemerintah mendorong program re-skilling dan up-skilling agar kita bisa memastikan bahwa pekerja ini memiliki skill yang sesuai dengan peluang-peluang kerja yang ada. Kami mencermati di pendidikan vokasi tingkat SMK saat ini kebanyakan fokus di jurusan teknik mesin ringan, automotif ringan, dan teknik komputer jaringan. Padahal mungkin yang dibutuhkan lebih ke bidang multimedia, mekatronik, perikanan, pariwisata. Inilah sebabnya kami mencoba melakukan pemetaan dan bagaimana kemudian guru-guru yang ilmunya sama di pendidikan vokasi ini bisa disertifikasi untuk mengambil mata pelajaran yang dianggap lebih sinkron dengan peluang-peluang usaha atau peluang kerja yang ada di masa mendatang. Ini menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di negara kita.

 Realisasi pendapatan APBD 2021 Jatim mencapai 103,97 persen atau sebesar Rp 34,2 triliun dari target Rp 32,9 triliun dan menempati peringkat pertama nasional. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pencapaian tersebut?

Salah satunya tentu adalah masyarakat yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada segenap Wajib Pajak di Jatim yang telah tertib dan peduli kepada pembangunan bangsa kita. Yang tidak kalah penting saya ingin mengapresiasi insan-insan di dinas atau badan pendapatan daerah yang semuanya juga mendorong pelayanan lebih baik kepada publik. Kami bersyukur salah satu award nasional yang kami peroleh adalah berkaitan dengan Samsat 4.0. Ini merupakan wujud kerja sama yang baik dari Pemprov Jatim dengan Kepolisian Daerah Jatim dalam menghasilkan sebuah sistem pembayaran yang jauh lebih sederhana untuk penerimaan pajak. Layanan Samsat 4.0 menggunakan QR code, jadi masyarakat sama sekali tidak perlu secara fisik datang ke kantor pemerintah. Layanan ini dapat melakukan pengesahan pembayaran STNK atau perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara full online dengan memanfaatkan teknologi digital. Program ini mendapat apresiasi Outstanding Achievement Award 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk inovasi pemerintah dan ini mungkin salah satu kabar baik di tengah upaya kami untuk menggenjot realisasi pendapatan daerah di Jatim.

Bagaimana tingkat kesadaran pajak masyarakat di Jatim saat ini, seperti apa upaya yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan kesadaran pajak dan bagaimana kolaborasinya dengan pemangku kepentingan lain seperti dengan Kanwil DJP Jawa Timur?

Tentunya kami juga berusaha dan di sini ada peran penting dari fungsi humas. Kita harus bisa menyampaikan dengan efektif penggunaan dana masyarakat yang bersumber dari penerimaan pajak ini nantinya jadi apa. Apa manfaat yang diperoleh dan dirasakan oleh masyarakat dari pajak. Misalnya kami mendorong pendidikan gratis berkualitas, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan yang lebih baik. Program-program tersebut harus terkomunikasikan dan ini bukan masalah narsis atau pencitraan, tapi sebagai justifikasi kepada publik. “Ini loh, pemanfaatan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat sendiri.” Jadi pajak ini adalah kembali untuk masyarakat. Oleh karena itu kami betul-betul ingin mendorong efektivitas perencanaan program-program pembangunan. Ini salah satu upaya kami untuk meningkatkan trust dari publik terhadap perolehan pajak.

Kami tentunya berharap bukan hanya pajak provinsi, tapi segala jenis pajak ini dapat dilaksanakan, dipatuhi, ditunaikan oleh Wajib Pajak dengan sebaik-baiknya. Maka kami sekali lagi, salah satu langkahnya adalah mendorong antusiasme publik dengan melakukan pembangunan yang baik. Upaya yang kedua adalah mempermudah proses pembayaran pajak, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman. Ini sebabnya untuk pembayaran PKB kami bermitra dengan platform-platform atau e-wallet yang kemudian mereka bisa mempermudah proses pembayaran pajak. Terkadang kami incentivise juga dengan program-program seperti pemutihan yang dilakukan sebagai bentuk dari compassion atau kepedulian kepada warga, tapi juga untuk mendorong kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan untuk peringatan Hari Pajak 14 Juli 2022?

Saya tentu berharap bahwa segenap insan yang berada di garda terdepan untuk mengisi energi pembangunan negara kita dengan dana pajak dari masyarakat diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas mulia ini. Hari ini kita tidak memungkiri bahwa dalam kondisi pemulihan ekonomi, banyak pelaku usaha yang sedang berusaha untuk kembali bergeliat. Dan terkadang tidak sedikit yang mengaitkan tantangan-tantangan investasi mereka dengan kepatuhan pajak. Tapi saya adalah di antara mereka yang optimis bahwa sebenarnya pelayanan pajak yang baik dan penggunaan pajak yang amanah ini adalah suatu bentuk tanggung jawab pemerintah yang akan meningkatkan minat masyarakat untuk lebih patuh lagi dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Lanjut baca

Up Close

Takdir dan Panggilan Mengabdi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pemprov Jatim

 

Terpanggil untuk memajukan kampung halamannya, anak muda ini terjun ke politik, meninggalkan karier profesionalnya yang mapan.

 

MAJALAHPAJAK.NET– Bagi Emil Elestianto Dardak, menjadi pemimpin daerah di usia muda adalah tantangan yang harus dijawab dengan keteladanan. Putra pasangan Hermanto Dardak dan Sri Widayanti kelahiran 20 Mei 1984 ini memulai debut politiknya di tahun 2015 dengan mengikuti Pilkada Trenggalek. Ia memenangi kontestasi dan terpilih sebagai Bupati Trenggalek di usia 31 tahun.

Sejumlah prestasi diraihnya ketika menjabat sebagai bupati, di antaranya menjadi Co-President United Cities and Local Government Asia Pacific (Asosiasi Pemerintah Daerah Asia Pasifik) periode 2016-2018, mewakili Asia dalam Program Bloomberg – Harvard City Leadership Initiative tahun 2018, dan menjadi pembicara di Forum Habitat-3 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Quito, Ekuador tahun 2016.

Pada 2018, ia maju ke panggung Pemilihan Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa sebagai kandidat wakil gubernur dan meraih suara terbanyak. Menurutnya, perlu bekerja lebih keras, cerdas, dan efektif untuk bisa menjadi seorang pemimpin dengan usia yang jauh lebih muda dari yang dipimpin. Jika tak bisa menjadi teladan dan menunjukkan kesiapan dalam mengambil tanggung jawab, terangnya, maka sulit bagi seorang pemimpin untuk dihargai. Terlebih saat ini bukan lagi era kepemimpinan yang hanya tinggal tunjuk dan suruh, tapi harus betul-betul bisa menyelami dan menyikapi dengan cerdas situasi di sekitarnya.

Tantangan pekerjaan yang lebih rumit, public scrutiny yang lebih ketat terhadap kinerja pemerintah, dan penggiringan isu yang kerap terjadi harus dihadapi dengan pendekatan yang kreatif. Emil mengaku lebih senang berdiskusi dan dialog untuk brainstorming daripada menyampaikan pengarahan dalam rapat yang sifatnya hanya satu arah.

Baca Juga: Peniup Nyawa Taman Kota

Takdir dan panggilan

Keputusannya untuk terjun ke dunia politik adalah kombinasi antara takdir dan panggilan hati. Emil meyakini, perdesaan di seluruh Indonesia memerlukan sosok pemimpin bertalenta dan ia terpanggil untuk membangun kampung halamannya di Trenggalek, Jawa Timur. Di saat yang sama, muncul perubahan paradigma di pentas politik nasional yang lebih terbuka untuk memberi kesempatan di level pilihan pemimpin daerah, wali kota atau bupati untuk wajah-wajah baru dengan latar belakang profesional untuk ikut kontestasi. Dari adanya kesempatan dan panggilan hati itu, ia melangkah ke panggung politik dengan konsekuensi yang juga tak mudah karena harus meninggalkan karier profesionalnya yang sudah mapan. Keputusan itu diambilnya dengan dukungan penuh dari istri dan orangtuanya.

Suami pesinetron Arumi Bachsin dan ayah dua anak ini sebelumnya pernah menjadi Wakil Presiden Eksekutif PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (2009–2010), Presiden Direktur (Ad Interim) PT Indonesia Infrastructure Finance (2007–2009), dan Ekonom Infrastruktur Kantor Bank Dunia di Jakarta. Karier profesional ini diraihnya dengan keyakinan, ketekunan, dan kegigihan dalam meningkatkan potensi diri.

Perjalanan hidup yang dilaluinya tak selalu mulus, ada kalanya juga ia mengalami kegagalan seperti ketika tamat sekolah dasar dengan nilai EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang pas-pasan untuk bisa diterima di sekolah favorit. Pada suatu waktu ia pernah ditegur guru karena tidak memerhatikan pelajaran. Sang guru lantas menyinggung nilai EBTANAS-nya yang rendah di depan teman-teman sekelasnya, dan itu sempat membuat mentalnya jatuh. Namun Emil pantang menyerah. Ia terus berusaha keras, tekun belajar dan tiga tahun kemudian bisa membuktikan prestasinya sebagai juara umum di sekolah dengan meraih nilai EBTANAS tertinggi.

Tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat mementingkan pendidikan, Emil telah menorehkan banyak prestasi semenjak di bangku sekolah dengan menjadi Pelajar Teladan Tingkat SLTP se-DKI Jakarta dan meraih beasiswa dari Asean Scholarship untuk menimba ilmu di Raffles Institution di Singapura. Sekolah yang didirikan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada 1823 itu adalah almamater dari sederet tokoh penting, seperti Lee Kuan Yew dan mantan deputi perdana menteri lainnya. Emil juga meraih gelar Doktor Ekonomi Pembangunan termuda dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang pada usia 22 tahun.

Besarnya manfaat yang dirasakannya dari program beasiswa semakin meningkatkan kepeduliannya sebagai pemimpin daerah terhadap penyelenggaraan program beasiswa pendidikan untuk diteruskan secara berkesinambungan.

Baca Juga: Manfaatkan Forum G20 untuk Diplomasi Ekonomi

Pengalaman karier profesionalnya menempa Emil, dan itu membuatnya lebih result oriented dan bekerja lebih fokus ketika menjalankan tugas sebagai bupati dan wakil gubernur. Mendapat laporan dari anak-buahnya dalam pengerjaan suatu proyek, ia tak lantas menerima begitu saja. Ia akan turun langsung untuk mengecek dan memastikan kebenarannya agar penyelesaian proyek bisa berjalan sesuai target.

Inspirasi

Emil yang menempatkan ayah dan ibunya sebagai sumber inspirasi terbesar ini mengambil banyak pelajaran dari sejumlah tokoh bangsa, mulai dari Bung Karno sang Proklamator, Soeharto, Habibie yang teknokrat, Gus Dur yang pluralis, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi. Ia juga terinspirasi oleh pebisnis seperti Elon Musk dan Jack Ma. Bahkan, dari seorang petugas posyandu yang sigap membantu persalinan ibu hamil secara seketika di pinggir jalan pun dapat menginspirasi dirinya.

Seraya mengutip syair lagu “Greatest Love of All” yang dinyanyikan Whitney Houston, “never to walk in anyone shadow”, Emil mengatakan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mengikuti profil orang lain karena setiap pribadi memiliki kekhususan. Dan pada akhirnya kita seharusnya dapat menjadi inspirasi bagi diri kita sendiri.

Emil memandang leadership bukan sebagai jabatan, melainkan sebuah tanggung jawab, karena leadership is about getting people to achieve the same goal. Pencapaian tujuan itu dapat diraih melalui jabatan dan bisa juga tanpa jabatan tetapi melalui persuasi dan keteladanan.

“Saya tidak memiliki single inspiration, tapi multiple inspiration,” ungkap Emil.

Ia berharap, masyarakat Indonesia semakin maju dan memiliki kematangan dalam berdemokrasi agar tidak mudah terkena penggalangan opini yang tidak proporsional. Sebab, bagi Emil, dunia politik juga bagaikan showbiz yang muncul dengan sensasi untuk menarik perhatian publik. Dengan demokrasi yang semakin matang, masyarakat semakin tergerak untuk mendalami cerita di balik layar dan akan menghasilkan pemerintahan yang semakin amanah.

Lanjut baca

Up Close

Haram bila tidak Taat Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

 

Majalahpajak.net – Perusahaan rintisan (startup) Indodax yang bergerak di sektor industri kripto menerapkan berbagai strategi bisnis dalam mengembangkan usaha, salah satunya adalah kepatuhan terhadap pajak. CEO Indodax Oscar Darmawan memandang pajak sebagai aspek yang sangat penting dalam berbisnis, sekaligus sebagai sarana untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah sebagai regulator. Menurutnya, kepatuhan terhadap pajak akan berbuah kepercayaan dari pemerintah pada potensi sektor usaha yang sedang dijalani termasuk di industri aset kripto, sehingga tercipta ekosistem yang kondusif bagi perkembangan bisnis kripto di masa depan. Sebaliknya, bisnis sebesar apa pun yang dibangun perusahaan akan sangat mudah jatuh jika tidak taat pajak.

Dalam perbincangan dengan tim redaksi Majalah Pajak di Kantor Indodax, Gedung Millenium Centennial Center, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (11/05), ia mengungkapkan pengalaman dan tantangan dalam merintis bisnis aset kripto, pandangannya tentang potensi dan regulasi bisnis aset kripto di Indonesia, juga mimpinya dalam membawa Indodax menjadi perusahaan rintisan teknologi kebanggaan Indonesia yang bisa melakukan penawaran saham perdana (IPO) dan diakui sebagai perusahaan terbuka dengan pencapaian profit yang berkesinambungan.

Berikut ini petikan perbincangan kami.

Bagaimana awal bisnis kripto yang Anda jalani hingga sekarang berkembang menjadi perusahaan Indodax?

Awalnya di tahun 2013 sampai 2018 fokus bisnis yang kami jalani lebih banyak pada jual-beli Bitcoin. Kemudian pada 2018 kami melihat ada pergeseran bahwa kripto itu bukan hanya Bitcoin semata. Maka kemudian perusahaan kami berganti nama menjadi Indodax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sejak berganti nama itu kami fokus mengembangkan marketplace berbagai aset kripto yang ingin diperdagangkan di Indonesia. Bisnis kami pertama kali beroperasi di Jakarta. Kemudian kami melihat Bali sebagai pusat perkembangan kripto karena banyak ekspatriat yang hidup dari bisnis kripto, akhirnya kami pindah ke Bali. Perkembangan bisnis kripto mulai bagus. Kami melihat pemerintah mulai melirik bisnis kripto. Kami mulai membina hubungan dengan pemerintah, maka kami kembali ke Jakarta. Hubungan kami dengan otoritas pajak di Bali sudah terjalin dengan baik. Jadi, kami fokus secara PT di Jakarta, tapi dari segi pajaknya ada di Bali.

Seperti apa strategi bisnis yang Anda terapkan dalam menangkap peluang dan membidik pasar untuk meningkatkan usaha?

Kami melihat yang paling penting dalam bisnis adalah speed, itu menjadi penentu. Kedua, aspek yang sangat penting dalam berbisnis adalah kepatuhan terhadap pajak. Kita bisa coba flexible dengan aturan yang ada, istilahnya startup minta maaf daripada permisi. Tapi pajak itu antara ya dan tidak. Sebesar-besarnya bisnis kalau tidak taat pajak itu jatuhnya sangat mudah.

Kita sedikit kilas balik di bisnis aset kripto. Jika pada awal menjalani bisnis itu kami putuskan untuk tidak peduli dengan pajak, revenue pasti lebih besar. Tapi hubungan kami dengan pemerintah tidak akan sebaik sekarang. Pemerintah tidak akan bisa melihat potensi perkembangan dan sumbangan devisa dari bisnis kripto. Mungkin sekarang kripto sudah benar-benar menjadi aset haram seratus persen di Indonesia dan sudah keluar dari ekosistem di negara ini. Itu adalah dampak buruk yang terjadi akibat dari kita tidak taat pajak.

Dampak lainnya, mungkin kalau memang masih ada bisnis kripto dan kita tidak taat pajak, tiba-tiba semua transaksi kita PPN-nya terutang dan setelah itu mati. Sampai kapan pun PPN terutang itu harus dibayar. Oleh karena itu, saya selalu percaya kalau berbisnis itu pajaknya harus dipikirkan dulu dan jangan bermain-main dengan pajak. Ketiga, kita harus memastikan kepuasan customer. Tanpa customer, sebagus apa pun produk akan percuma. Oleh sebab itu, bisnis kami menitikberatkan pada customer service.

Apa saja tantangan yang dihadapi di bisnis kripto selama ini?

Tantangan pertama terkait regulasi di Indonesia. Tantangan yang kedua ada di konsumen karena produk kami adalah produk baru. Artinya kami harus berani mengedukasi customer. Investasi kami ada di aspek edukasinya. Pelanggan harus paham produk kami, baru kemudian mereka akan menggunakan produk tersebut. Ini tantangan kami, yakni bagaimana mengedukasi customer. Kami menjalin kerja-sama dengan berbagai kampus yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan edukasi secara nyata. Indodax juga memiliki platform edukasi daring gratis bernama Indodax Academy yang isinya menjelaskan soal kripto dan blockchain. Dengan adanya platform ini, member yang baru tidak perlu takut untuk berinvestasi kripto karena kami menyediakan ilmu yang bisa dipelajari terlebih dahulu. Jadi, kami benar-benar mengedukasi tentang apa itu Bitcoin, bagaimana cara transaksinya dan mengapa transaksi blockchain itu akan mengubah teknologi internet.

Bagaimana pandangan Anda tentang pertumbuhan dan perkembangan aset kripto di Indonesia?

Kami melihat perkembangannya cukup bagus dan positif khususnya setelah adanya peraturan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas) karena masyarakat menjadi lebih tenang. Kalau kita lihat dari sudut pandang kelompok yang masuk kalangan A dan B, mereka hanya mau investasi di platform-platform yang memiliki kejelasan hukum. Bagi orang awam atau orang teknologi yang baru memulai karier, mereka kurang peduli tentang risikonya dalam transaksi kripto, ada PT atau tidak. Tapi kalau kalangan A dan B, mereka hanya mau transaksinya di tempat-tempat yang sudah ada dasar hukumnya. Oleh karenanya, saya percaya aturan kripto memang penting.

Seberapa besar potensi industri aset kripto dan kontribusinya bagi perekonomian nasional?

Saya percaya kalau industri aset kripto pada akhirnya volume perdagangannya akan sama atau bahkan bisa lebih dari perdagangan pasar saham di Indonesia.

Kita bisa lihat beberapa token di Indonesia mulai cukup bagus. Contohnya yang terakhir ini kita me-listing salah satu token. Itu suatu project yang secara kualitas game tidak kalah dengan game yang ada di internasional. Secara pola permainan tokennya punya fungsi nyata. Yang lainnya yang cukup bagus adalah dari Rans Entertainment yang secara konsep bagus. Ke depannya mereka akan bisa lebih berkembang lagi. Saat ini Indonesia mulai beralih untuk tidak lagi sebagai konsumen tapi juga produsen. Kita masih menghadapi tantangan dalam memasyarakatkan koin asli Indonesia.

Bangsa ini memiliki kelemahan, yaitu terkadang suka meremehkan produk dalam negeri. Berbeda dengan bangsa Korea ketika bicara produk buatan Korea, mereka akan lebih tergerak untuk membeli. Orang Jepang lebih tergerak membeli produk buatan Jepang daripada AS. Sedangkan di negara kita, saat bicara produk Indonesia dan AS, bangsa kita selalu pilih produk AS. Sementara produk dalam negeri hanya menjadi alternatif. Padahal, kalau kita lihat, sebenarnya produk lokal itu bukan sesuatu yang negatif. Seharusnya kita lebih bangga dengan industri dalam negeri. Anak-anak Indonesia banyak yang pintar dan barang-barang produksi lokal juga banyak yang bagus.

Apa keunggulan berinvestasi di aset kripto?

Pertama, transaksi aset kripto lebih transparan dan lebih susah “digorengnya”. Pasar kripto di Indonesia, AS, Tiongkok, Jepang itu semuanya tersambung menjadi satu. Jadi, kalau kita memang mau “menggoreng”, maka harus “menggoreng” seluruh pasar dunia. Sama seperti transaksi emas. Anda mau “menggoreng” harga emas, maka harus “menggoreng” transaksi emas di seluruh dunia. Tapi kita tidak bicara koin yang kecil dengan market cap yang kecil karena kalau market cap kecil tetap mudah “digorengnya”. Apalagi produk berbasis komoditas yang ada sentimen dan suplai itu pasti bisa “digoreng”. Hanya ini lebih transparan.

Kedua, aset kripto ini naik-turunnya relatif cepat. Meskipun di spot market, tapi pergerakannya cepat. Sehingga potensi orang untuk mendapatkan keuntungan maupun kerugian itu cukup banyak. Kenapa spot market itu penting, karena spot market menawarkan solusi ketika Anda punya uang, Anda bisa beli barang, Anda sendiri yang menentukan kapan jual dan beli. Harga berapa Anda mau beli dan harga berapa Anda mau jual. Biasanya yang pergerakannya cepat itu kan derivatif bukan spot market. Bicara derivatif, terkadang pada saat Anda tidak mau jual tapi akan dipaksa jual karena Anda kena margin call. Jadi, Anda tidak benar-benar punya freedom untuk memutuskan kapan saat menjual dan membeli. Dan kripto itu pasar terbesarnya adalah spot. Oleh karena ini spot market, orang tidak akan dipaksa untuk menjual barangnya. Kalau dia tidak mau jual, ya tidak rugi.

Apa saja risiko yang harus dipahami masyarakat yang ingin berinvestasi di aset kripto?

Kita harus mengetahui produk kripto itu pada dasarnya adalah social experiment. Semua produk kripto bahkan Bitcoin sekali pun adalah eksperimen. Ini adalah teknologi baru yang sifatnya baru diuji coba. Risikonya kalau baru diuji coba, teknologi ini bisa take off atau bahkan hilang begitu saja. Ini bicara Bitcoin, belum koin-koin yang lebih kecil. Oleh karena ini bicara eksperimen, mungkin 50 tahun mendatang produk yang Anda lihat sekarang tidak akan ada lagi. Ini seperti era dotcom di tahun 1995. Saham-saham di masa itu apakah semuanya hilang sama sekali, kan tidak juga. Masih ada Yahoo!, Google. Tapi selain yang besar-besar ini yang lainnya hilang. Saya kira kripto akan sama. Awalnya ada ribuan tapi nanti akan menyempit dan tersisa yang besar-besar, sementara yang lainnya akan hilang. Customer harus pintar-pintar memilih produk aset kripto yang bagus, punya kejelasan dan mempertimbangkan produk yang bisa hilang dari market.

Faktor-faktor apa yang dapat memengaruhi supply dan demand aset kripto?

Supply dan demand aset kripto dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, dari teknologinya sendiri. Teknologinya dipakai untuk tujuan apa dan kebutuhan apa. Contohnya Ethereum dipakai untuk menjalankan aplikasi. Kedua, faktor makro ekonomi. Misalnya, sekarang harga Bitcoin sedang turun itu karena faktor The Fed menaikkan suku bunga. Otomatis dollar AS banyak masuk ke negara AS yang kemudian membuat harga semua komoditas sekarang turun. Karena lebih menarik untuk menaruh uangnya di bank daripada dipakai untuk investasi yang belum pasti. Ketiga, faktor yang terkait dengan teknologi blockchain. Contohnya Bitcoin setiap empat tahun ada halving period yang memotong supply Bitcoin. Pada saat terjadi halving period, suplainya dipotong tiba-tiba. Itu membuat harganya naik. Tapi begitu harganya sudah naik, akan terjadi harga turun karena momentum taking profit. Jadi akan kembali ke titik awalnya.

Sekarang faktor kebijakan dari negara-negara besar sudah tidak terlalu memengaruhi naik-turunnya kripto. Ketika awal kemunculan bisnis kripto memang faktor itu sangat berdampak. Seperti berita pemerintah Tiongkok melarang kripto, seketika dampaknya langsung membuat harga kripto turun. Ketika Pemerintah AS meregulasi kripto, kebijakan itu langsung memengaruhi harga. Tapi sekarang sudah tidak terlalu memberikan efek karena produk kripto ini adalah produk yang terdesentralisasi. Masyarakat sudah cukup pintar dan paham bahwa pada saat satu negara tidak mendukung sedangkan negara lainnya mendukung, mereka cukup menggunakannya di negara yang mendukung itu saja.

Para manajer investasi saham teknologi sekarang ini sebagian dananya (sekitar 10–15 persen) ditempatkan juga ke Bitcoin. Sehingga pada saat uang mereka masuk di bursa saham Nasdaq atau lainnya, dananya juga masuk di investasi kripto. Pada saat mereka keluar dari Nasdaq, uang di kripto juga keluar. Jadi, pergerakan harga aset kripto saat ini mulai mengikuti pergerakan harga di pasar saham.

Adakah yang bisa dilakukan investor untuk menjaga nilai aset kripto?

Hal pertama yang perlu dilakukan investor adalah jangan terlalu cepat untuk membeli dan menjual. Terkadang investor begitu melihat harganya turun, pada saat itu mereka tidak menjual, mereka belum rugi karena ini pasar spot. Produk spot adalah produk yang kalau kita belum mau rugi, kita jangan jual dulu. Tunggu momentumnya naik baru kita jual. Itu kelebihan pasar spot. Investor harus mengetahui kapan saat beli dan kapan harus jual. Oleh karena itu, sangat penting untuk orang yang membeli aset kripto agar menggunakan uang “dingin” karena dia tidak akan digeser oleh bunga bank. Jadi, harus gunakan dana yang idle, jangan uang dapur.

Bagaimana pandangan Anda tentang bursa kripto?

Bursa kripto itu sesuatu yang positif. Kami sangat mendukung adanya bursa kripto sebagai self regulator organization untuk mengatur dan memastikan perdagangan kripto di Indonesia yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di bisnis kripto dengan adanya bursa akan membuat bisnis ini lebih tertata rapi.

Bagaimana pandangan Anda terhadap pemberlakuan regulasi pajak kripto di Indonesia?

Sangat positif. Aturan pajak ini adalah kemenangan besar untuk para trader aset kripto. Kita harus berterima-kasih karena ini seperti kebijakan tax amnesty dulu. Karena tanpa adanya aturan pajak yang sekarang, kalau Anda profit dari kripto, Anda harus bayar pajak 20 sampai 35 persen sesuai tarif PPh masing-masing. Tapi dengan adanya ketentuan pajak yang baru, yaitu 0,1 persen untuk PPh dan 0,1 persen untuk PPN artinya Anda bisa menebus kripto Anda dengan cara trading di tempat yang memiliki izin dari Bappebti dengan tarif pajak hanya 0,2 persen. Tarifnya memang kelihatan mahal dengan fee trading jadi dua kali lipat. Tapi secara praktiknya kalau dilihat dari pemahaman bahwa ini adalah uang yang bersih setelah membayar pajak, regulasi ini sesuatu yang positif. Jadi murah sebenarnya. Secara trading aset kripto, aturan pajak ini sesuatu yang baik. Tapi kalau secara industri aset kripto memang plus-minus buat kami. Kami jadi kurang kompetitif dibandingkan perusahaan luar negeri karena perusahaan luar negeri dikenakan fee lebih murah.

Kuncinya adalah bagaimana pemerintah bisa meminta industri-industri asing yang menarget masyarakat Indonesia untuk mengikuti aturan pajak yang ada di Indonesia. Kan seharusnya dengan aturan pemerintah yang ada sekarang, mereka kena PPN 0,2 persen. Bagaimana Kementerian Keuangan menagih pajak yang seharusnya dibayarkan oleh industri-industri luar negeri yang memiliki member Indonesia. Kalau industri dalam negeri saya kira pasti akan taat pajak. Industri luar negeri ini yang mau atau tidak mereka tunduk pada aturan perpajakan di Indonesia. Seperti ketika Kemenkeu versus Google atau Netflix dan Kemenkeu berhasil menang semua. Saya berharap besaran pajak kripto bisa diturunkan, totalnya bisa disamakan seperti di bursa saham. Karena saat ini pajaknya dua kali lebih mahal. Pajak di bursa saham besarnya 0,1 persen sudah termasuk semuanya. Sedangkan di kripto ada PPh, PPN yang totalnya jadi 0,21 persen. Maka kami berharap pajak kripto diturunkan supaya trader kripto tidak terlalu berat. Ini bukan tentang kepentingan bisnis kami tapi tentang konsumen. Karena yang dipungut pajak itu konsumen, bukan kami saja.

Di tahun 2021, Indodax menerima penghargaan dari KPP Madya Denpasar, Bali atas kepatuhan membayar pajak. Apa makna penghargaan itu bagi Indodax?

Yang pertama kami sangat berterimakasih kepada pemerintah. Saya tidak pernah membayangkan bahkan mimpi pun tidak, bahwa akan dapat penghargaan pajak. Ini mungkin penghargaan termahal. Penghargaan pajak ini suatu yang positif dan menandakan bahwa kami berkontribusi pada negara. Kedua, ini menandakan bahwa usaha jenis baru seperti startup yang biasa dikatakan orang tidak mau bayar pajak, ternyata startup seperti Indodax bisa bayar pajak. Kami bahagia dan bangga mendapatkan penghargaan ini.

Bagaimana pandangan Anda terhadap kolaborasi pemerintah dalam mengatur investasi kripto di Indonesia saat ini?

Saya kira sudah sangat bagus. Pemerintah mengaturnya dengan sangat rapi. Saat ini investasi kripto diatur di bawah Kementerian Perdagangan melalui Bappebti sehingga pengaturannya sangat fit. Semua komoditas memang diatur di Bappebti. Ini akan sangat bagus kalau bisa seperti sekarang. Sempat ada rumor bahwa kripto akan diatur di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saya kira kurang tepat kalau diatur di OJK, karena kripto ini komoditas. Dengan kita men-treat kripto sebagai barang, aturan perpajakan, aturan cara perdagangannya semua akan lebih rapi. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar kripto tetap diatur di bawah Bappebti. Jangan sampai malah diatur OJK. Kalau diatur di OJK artinya pengaturannya akan diulangi dari awal, kripto akan diatur lebih sebagai perdagangan uang. Kita akan mengulangi apa yang sudah diatur negara ini selama empat tahun terakhir dari 2018.

Apa rencana bisnis Indodax selanjutnya?

Mimpi kami di Indodax adalah bisa IPO menjadi perusahaan terbuka. Karena kami percaya bahwa dengan cara itu kami bisa membuat proses bisnis di Indodax ini bukan hanya sekadar pemilik dari founderfounder pemegang saham tapi kami bisa membuat Indodax menjadi perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dan kita bisa membuat prosesnya lebih transparan, pertanggungjawabannya lebih terbuka dan melalui Indodax kita bisa mendukung industri blockchain yang ada di Indonesia. Maka mimpi kami adalah menjadi perusahaan terbuka (Tbk), sebagai perusahaan startup yang dapat dibanggakan. Kami sudah menjadi salah satu startup yang profitable.

Kedua, kami bisa melihat bagaimana Indodax menjadi perusahaan yang selalu berusaha menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Indodax menerapkan perpajakan yang cukup rapi. Sekarang kami ingin bisa diberi kesempatan untuk menjadi perusahaan Tbk. Tentunya perizinan perusahaan Tbk dari OJK.

Kami ingin menjadi Coinbase-nya Indonesia. Kami setiap tahun membagi dividen kepada pemegang saham.

Indodax ini startup yang dari awal pola bisnisnya bukan untuk valuation game. Kami tidak bermain di valuation game. Kami fokus di strategic partnership. Pemegang saham Indodax saat ini adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, tujuan sama yakni membesarkan Indodax. Harapannya OJK memberikan “lampu hijau” sehingga kami menjadi produk yang membanggakan di Indonesia. Bahwa startup teknologi bisa IPO dan bisa profitable. Jadi, meraih profit dulu secara berkesinambungan, baru IPO. Bukan untung karena IPO.

Lanjut baca

Populer