Connect with us

Breaking News

Ada Peluang Besar Investasi dan Pembiayaan Ramah Lingkungan di Indonesia

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Ilustrasi Green Bond/Foto: Istimewa

Bank DBS Indonesia menilai, saat ini peluang investasi dan pembiayaan ramah lingkungan di Indonesia sangat besar. Tahun ini, pemerintah berencana menerbitkan kembali ‘Sukuk Ramah Lingkungan Global’.

“Sukuk ramah lingkungan global pertama kali diterbitkan Pemerintah Indonesia pada 2018 silam dengan nilai 3 miliar dollar AS. Rinciannya, sukuk bernilai 1,25 miliar dollar AS bertenor lima tahun dan 1,75 miliar dollar AS memiliki tenor 10 tahun,” kata External Communications Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Dahlya Maryana dalam siaran pers, Kamis (28/5).

DBS menyebut, awal Juli 2018 lalu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond. SMI menjadi emiten pertama di Indonesia yang menerbitkan green bond. Rencananya, total nilai obligasi ramah lingkungan yang akan diterbitkan SMI sebesar Rp3 triliun.

SMI mengalokasikan dana hasil penerbitan Green Bond Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur ini untuk membiayai proyek infrastruktur ramah lingkungan. Di antaranya energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan air bersih. SMI mendapatkan bantuan arahan dari World Bank Group dalam penyusunan kerangka kerja obligasi ramah lingkungan ini.

Ada enam proyek ramah lingkungan yang akan dibiayai lewat penerbitan obligasi ini. Tiga proyek berhubungan dengan pembiayaan Light Rail Transit (LRT), yaitu LRT di Palembang, LRT di wilayah Jabodetabek, dan pembiayaan kepada PT Inka untuk pembuatan rolling stock gerbong LRT. Tiga proyek lagi adalah pembangkit listrik mini hidro di Sulawesi Utara dan Sumatera Barat, serta proyek pengolahan air bersih di Cilegon, Banten.

Kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, seperti tertuang dalam 17 Sustainable Development Goals (SDGs), mendorong pertumbuhan investasi ramah lingkungan. Selama periode 2010-2014, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi investasi ramah lingkungan sudah sekitar 30,3 persen dari total nilai investasi, yaitu sebesar Rp 486 triliun dibanding total nilai investasi Rp 1.600 triliun. Dari realisasi tersebut, sebanyak 26,8 miliar dollar AS merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp 139,1 triliun merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk menggenjot investasi ramah lingkungan, ada sejumlah insentif fiskal maupun nonfiskal yang diberikan Pemerintah Indonesia. Misalnya pembebasan pajak seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.159 tahun 2015 dan pengurangan pajak yang diatur lewat Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2016.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam Conference of Parties (COP) 15 pada 2009 di Kopenhagen, Denmark, untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41 persen (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020.

Komitmen Pemerintah Indonesia diperkuat melalui dokumen Intended Nationally Determined Contribution (INDC) yang pertama pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya target unconditional  (dengan upaya sendiri) sebesar 29 persen dan target conditional (dengan bantuan internasional) hingga 41 persen dibandingkan skenario business as usual pada tahun 2030.

Proses transisi menuju pembangunan rendah emisi GRK ini butuh investasi dan pembiayaan yang sangat besar. International Finance Corporation (IFC), anak usaha dari World Bank Group, menaksir Indonesia butuh investasi sebesar 274 miliar dollar AS atau hampir Rp 3.870 triliun hingga 2030. Pembiayaan dan investasi sebesar ini terang sulit ditanggung semuanya oleh pemerintah. Perlu partisipasi banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga keuangan untuk membiayai transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Dalam laporan Green Finance Opportunities in ASEAN  yang diterbitkan oleh Bank DBS, disebutkan bahwa estimasi kebutuhan pembiayaan investasi ramah lingkungan di negara-negara ASEAN dari 2016 hingga 2030 sebesar 3 triliun dollar AS. Kebutuhan pembiayaan itu tersedot ke sektor infrastruktur (1,8 triliun dollar AS), energi terbarukan (US$400 miliar), efisiensi energi (400 miliar dollar AS), dan pertanian pangan (400 miliar dollar AS). Indonesia akan menyedot porsi terbesar, yaitu 36 persen dari kebutuhan pembiayaan itu.

Pada akhir 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Roadmap). Definisi Keuangan Berkelanjutan menurut Peta Jalan ini adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Menyusul Peta Jalan, OJK menerbitkan peraturan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik pada Juli 2017. Lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan rencana aksi tahunan keuangan berkelanjutan mereka mulai Januari 2019.—Waluyo Hanjarwadi.

Breaking News

Ini Alasan DJP Berencana Naikkan Tarif PPN

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net — Wacana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih hangat diperbincangkan. Pasalnya, isu itu mencuat di tengah pandemi Covid-19. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengemukakan, ada beberapa pertimbangan yang sedang dibahas pemerintah terkait kenaikan tarif PPN tersebut.

Salah satunya, karena didasari oleh belanja negara yang terus meningkat sejak adanya pandemi Covid-19 hingga tahun ini, sementara di sisi lain kinerja penerimaan negara menurun baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak.

“Seperti yang kita tahu, belanja negara mengalami peningkatan karena kita memerlukan pengeluaran yang ditujukan untuk menjaga masyarakat khususnya di sisi kesehatan. Yang kedua, kita juga menjaga ekonomi agar tetap stabil. Jadi, ada beberapa pengeluaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah dan semuanya membutuhkan penerimaan negara,” kata Suryo saat media briefieng, di Media Center, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Senin sore (10/5).

Pertimbangan lainnya, yakni tolak ukur tren kebijakan perpajakan global. Amerika Serikat misalnya, sedang menyiapkan rencana untuk menaikkan pajak pada kelompok bisnis dan orang-orang kaya. Di sisi lain, negara-negara OECD juga sedang mendorong kesepakatan global bagaimana menaikkan pajak pada perusahaan IT yang transaksi cross border-nya besar.

Awal Maret 2021, lanjut Suryo, pemerintah Inggris juga merencanakan akan menaikkan PPh Badan dari 19 persen menjadi 25 persen di tahun 2023. Ini merupakan kenaikan pertama kali sejak tahun 1970-an. Lalu, sejak krisis 2008 banyak negara yang meninjau ulang pembatasan pengecualian dan fasilitas PPN, untuk menjaga prinsip netralitas dan mencegah VAT (PPN) gap yang besar.

Tak hanya itu, berdasarkan data OECD, ada 15 yurisdiksi yang menggunakan PPN untuk mengoptimalisasi penerimaan sebagai bagian dari pergeseran kebijakan pajak di tengah pandemi.

“Jadi, melihat situasi pandemi yang luar biasa, pemerintah tetap harus menjaga pengeluarannya supaya kebutuhan pembiayaan tercukupi, di sisi lain kita harus berpikir sumber pemajakan mana lagi yang harus kita coba diskusikan,” ucapnya.

Suryo melanjutkan, pandangan lain yang tengah menjadi bahan diskusi pemerintah yakni adanya beberapa isu terkait penerapan PPN, di antaranya masih banyak barang dan jasa yang tidak dipungut PPN, efektivitasi (c-efficiency) pemungutan PPN Indonesia 0,6 artinya hanya bisa mengumpulkan 60 persen dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut, dan rasio PPN Indonesia (penerimaan PPN dibagi PDB) hanya sebesar 3,62 lebih rendah dibanding Thailand 3,88.

“Di sisi yang lain, sema pemungutan pajak saat ini memang belum dapat sepenuhnya menangkap model bisnis yang berubah cepat. Jadi itu, memang konteks keterbatasan ruang fiskal yang kita miliki.”

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, Suryo mengimbau agar masyarakat bisa mengetahui konteks atau latar belakang bagaimana pemerintah bisa mendiskusikan kemungkinan kenaikan tarif PPN di tengah pandemi. Ia pun menegaskan, hingga saat ini pemerintah bersama stakeholder terkait masih mendiskusikan baik dari segi tarif PPN, skema PPN, maupun dampak perekonomian yang akan muncul.

“Begitulah gambarannya, supaya kita mendapatkan pemahaman konteks yang sama terkait diskusi PPN ini. Kami juga terus mendiskusikannya dengan Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, pengusaha, komunitas, pengamat sampai perguruan tinggi.—Ruruh Handayani/Foto: Ruruh Handayani

Lanjut baca

Breaking News

BSI Luncurkan Griya Simuda untuk Nasabah Milenial

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) meluncurkan pembiayaan perumahan BSI Griya Simuda yang menyasar segmen milenial, dengan target penyaluran pada tahap awal sebesar Rp 500 miliar.

Produk pembiayaan perumahan ini menjadi bentuk nyata komitmen BSI yang kehadirannya diharapkan mampu menarik minat generasi milenial.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan segmen milenial merupakan ekosistem yang sangat potensial bagi perbankan syariah, sehingga produk dan layanan yang diberikan harusnya mampu menyesuaikan dengan kebutuhan milenial dan perkembangan zaman yang serba mobile dan terus berubah.

“BSI Griya Simuda merupakan salah satu wujud penyesuaian produk untuk kaum milenial, di mana mereka membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan dalam mewujudkan muda punya rumah hobi enggak ngalah,” ungkap Hery dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (09/5/21).

Dalam peluncuran ini BSI mengundang mitra developer-developer secara daring sebagai ajang memperkenalkan produk secara lebih dekat selain penempatan tim konsumer di marketing office masing-masing developer.

Produk BSI Griya Simuda ini sekaligus merupakan bentuk nyata dari salah satu dari pesan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat peluncuran Bank Syariah Indonesia yaitu “BSI harus bisa menarik minat milenial yang saat ini berjumlah 25,87 persen dari penduduk Indonesia”.

“Kami berharap produk baru ini mampu mendorong pencapaian target pembiayaan BSI Griya Hasanah, di mana porsi target pembiayaan BSI Griya Simuda untuk tahap awal ini adalah sebesar Rp 500 miliar,” ujar Hery.

Dengan jaringan kantor cabang Bank Syariah Indonesia yang luas diharapkan mampu menjangkau kaum milenial di berbagai daerah. Per Maret 2021, BSI telah menyalurkan pembiayaan Griya Hasanah sebesar Rp38 triliun, tumbuh 13,93  persen (yoy) sehingga dengan telah diluncurkannya BSI Griya SiMuda diharapkan mampu mendorong percepatan target BSI Griya Hasanah sampai dengan akhir tahun 2021.

BSI Griya Simuda merupakan pilihan yang tepat bagi generasi milenial dalam mewujudkan memiliki hunian sesuai syariah di usia muda di tengah pandemi dengan berbagai fitur di antaranya plafon pembiayaan hingga 120  persen lebih tinggi, angsuran pembiayaan yang fleksibel, jangka waktu hingga 30 tahun, dan DP mulai 0 persen.

Generasi milenial yang dekat dengan digital merupakan potensi yang harus dimanfaatkan. BSI Griya Simuda dapat diakses melalui sosial media dam website resmi Bank Syariah Indonesia bankbsi.co.id dan website rumahimpian.id. dengan website tersebut para millenial dapat mengetahui secara langsung persetujuan secara prinsip pengajuan pembiayaannya, sekaligus dapat mengatur sendiri besaran cicilan melalui kalkulator simulasi angsuran, memilih langsung rumah yang akan dibeli melalui katalog dari seluruh developer rekanan terbaik dibidangnya yang telah bekeja sama dengan Bank Syariah Indonesia.

BSI juga bekerja sama dengan developer-developer terbaik dibidangnya yang menjadi mitra dalam memberikan hunian yang sesuai keinginan generasi milenial seperti Perumnas, Ciputra, Jaya Real Property, Sinar Mas Land, Metropolitan Land, Summarecon dan developer-developer terkemuka lainnya.

 

Lanjut baca

Breaking News

Peran Indonesia dalam Standardisasi Pemajakan Global

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional 2017–2021

Indonesia aktif menyuarakan hak pemajakan digital untuk negara berkembang di berbagai forum internasional.

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai forum internasional demi bisa menyalurkan beragam aspirasi dan pengetahuan penerapan regulasi perpajakan global.

Direktur Perpajakan Internasional 2017–2021 John Hutagaol menuturkan, Indonesia aktif dalam Organisation for Economic and Co-operation and Development (OECD). Kendati tidak menjadi anggota OECD, Indonesia bersama empat negara lain terdaftar dalam program enhanced engagement yang dikenal dengan key partner pertama yang menandatangani framework of cooperation agreement (FCA) dan host country agreement (HCA).

OECD adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi negara anggota dan negara lain di dunia dengan menetapkan standar dan mendesain berbagai kebijakan untuk menyempurnakan fungsi ekonomi negara.

“Kita bukan termasuk negara maju, tetapi punya potensi ekonomi yang besar di dunia. Ini suatu kebanggaan. Indonesia aktif untuk membawa suara kepentingan Indonesia sendiri maupun kepentingan negara-negara berkembang, negara-negara pasar,” kata John. “Karena kalau kita bisa di forum-forum internasional, terutama BEPS (base erosion and profit shifting), kita bicara tentang bagian dari hak pemajakan. Bagaimana memajaki penghasilan lintas negara yang berasal dari transaksi ekonomi digital. Di forum internasional, kita harus menggawangi, menjaga kepentingan Indonesia dalam proses standardisasi pemajakan digital secara global.”

Demikian pula dalam forum Group of Twenty (G20), peran Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Buktinya, setelah pelaksanaan Indonesia ditetapkan sebagai negara Presidensi G20 di tahun 2022 mendatang.

Aktif berkontribusi

Kepala Kasubdit Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional Leli Listianawati menambahkan, berkat bergabungnya Indonesia di G20 dan Inclusive Framework on BEPS, Indonesia turut berpartisipasi dalam memerangi penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty. Forum ini juga telah menetapkan standar global dalam pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of financial account information (AEOI).

“Kita menjadi bagian dari masyarakat internasional yang mendukung terwujudnya transparasi perpajakan, sehingga kita bisa membantu otoritas pajak seluruh dunia dalam mengamankan penerimaan perpajakannya, melawan praktik penghindaran dan pengelakan pajak,” jelas Leli.

Lalu, dalam ASEAN Forum Taxation (AFT), Indonesia merupakan salah satu anggota yang cukup penting karena telah menerapkan standar internasional dalam sistem perpajakan domestik dan inclusive framework. Selain itu, Indonesia memiliki treaty network yang lengkap khususnya di kawasan regional Asia Tenggara (kecuali Myanmar) dan sistem pertukaran informasi yang memenuhi standar.

“Karena Indonesia dinilai cukup berhasil menerapkan EoI, beberapa kali permintaan untuk sharing pengalaman kepada negara-negara lain,” tambah Leli.

Dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) Indonesia bahkan terpilih menjadi Ketua SGATAR dan anggota. Forum tahunan yang didirikan sejak tahun 1970 ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama serta memperbaiki administrasi dan masalah-masalah perpajakan.

Indonesia juga tergabung dan terlibat mendirikan The Association of Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC), yakni sebuah organisasi yang didirikan oleh sebelas perwakilan negara Islam. Forum ini merupakan subsidiary agent yang berafiliasi dan memperoleh dukungan penuh dari Organisation of Islamic Cooperation (OIC).

“Tujuan pendirian ATAIC adalah untuk menyediakan forum diskusi dalam hal pengembangan kebijakan dan administrasi perpajakan atau zakat dalam meningkatkan perekonomian. Indonesia memiliki hak suara dalam keputusan yang diambil di dalam pertemuan kepala delegasi,” katanya.

Bersama Asian Development Bank (ADB), Indonesia juga aktif berkontribusi dalam forum. Indonesia pernah dua kali menjadi tuan rumah penyelenggara forum ADB (2016 dan 2018). Beberapa anggota ADB bahkan memberikan bantuan peningkatan kapasitas pegawai DJP.

Indonesia turut menjadi bagian dari Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM). Forum ini penting untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi para anggota. Seperti diketahui, saat ini Indonesia tengah gencar menarik investasi.

Di tengah pandemi Covid-19, forum internasional secara khusus mengundang Indonesia untuk memaparkan kebijakan perpajakan di tengah pandemi, khususnya penanganan transfer pricing. Indonesia juga memiliki banyak perjanjian internasional dengan banyak negara demi mengoptimalkan potensi penghindaran pajak, antara lain dengan Jepang, Belanda, Australia, dan lain-lain.

Kerja sama DJP dan seluruh organisasi internasional diatur dalam beberapa aturan, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved