Connect with us

BEHIND THE NUMBER

3 Strategi Fiskal untuk Pertumbuhan Berkeadilan

W Hanjarwadi

Published

on

Capaian pelaksanaan APBN semester satu meningkat. Karenanya, Presiden Jokowi tak mengajukan APBN Perubahan.

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu diwarnai pro-kontra sehingga selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Namun, jangan lupa, mekanisme penetapan APBN sudah melalui persetujuan rakyat—yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)—dan pemerintah berdasarkan rencana kerja pemerintah (RKP) yang telah disusun sebelumnya.

Tahun ini postur APBN ditetapkan sebesar Rp 2.220,7 triliun atau meningkat sekitar Rp 140 triliun dibandingkan dengan belanja negara tahun 2017. Anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun, dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp 766,1 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 847,4 triliun; belanja non-K/L sebesar Rp 607 triliun. Adapun transfer daerah sebesar Rp 706,1 triliun; dan dana desa mencapai Rp 60 triliun. Defisit anggaran dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar 2,19 persen terhadap PDB.

Sementara itu, asumsi dasar APBN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 13.400, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,2 persen.

Dalam realisasinya, pelaksanaan APBN semester pertama tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat meningkat bila dibandingkan semester pertama tahun 2017. Pada semester pertama ini, defisit turun 36,8 persen, yaitu dari Rp 175 triliun di semester I tahun 2017 menjadi Rp110 triliun di semester I tahun 2018.

Pendapatan negara juga tumbuh 16 persen karena didukung kinerja penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan semester I tahun 2017 sebesar 9,6 persen. Belanja negara juga meningkat 5,7 persen dibanding tahun 2017 yang tumbuh hanya 3,2 persen. Belanja K/L tumbuh 12,1 persen jauh lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan di semester I 2017 sebesar 0,4 persen. Berdasarkan capaian kuartal pertama itu, pemerintah optimistis, defisit anggaran turun ke angka 2,12 % dari PDB dari target semula 2,19 persen. Tren positif realisasi APBN semester pertama ini membuat Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Kebijakan fiskal pemerintah mengacu pada program pembangunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang tahun ini telah memasuki tahun keempat.

10 program prioritas

Kebijakan fiskal pemerintah mengacu pada program pembangunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang tahun ini telah memasuki tahun keempat. Dalam menyusun anggaran, Jokowi meminta kepada pengguna anggaran untuk fokus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan ketimpangan antardaerah.

Mengusung tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”, Kementerian Keuangan menerapkan tiga strategi fiskal, yakni optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi;efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas;dan mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan strategi itu, APBN 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal sesuai instruksi presiden.

Ada sepuluh kebijakan program prioritas pemerintah yang memengaruhi penyusunan APBN 2018 ini. Pertama, infrastruktur prioritas, yakni penyelesaian program prioritas nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan pada 2018. Kedua, pendidikan dan kesehatan. Alokasi dana yang tepat guna serta pembentukan dana abadi untuk pendidikan. Ketiga, belanja barang. Presiden Jokowi mengimbau agar anggaran yang efisien disesuaikan prioritas nasional. Keempat, subsidi tepat sasaran, dengan memastikan penyaluran tepat sasaran dan 40% diberikan masyarakat terbawah.

Kebijakan kelima adalah pengentasan kemiskinan, yaitu mengawal program keluarga harapan (PKH) yang capai 10 juta keluarga. Keenam, belanja pertanian, diarahkan mengembangkan tanaman hortikultura, irigasi dan subsidi pupuk tepat sasaran. Ketujuh, Jokowi memerintahkan agar Dana Alokasi Umum menggunakan formulasi yang dinamis sesuai dengan jumlah pendapatan. Kedelapan, Dana Alokasi Khusus sebagai upaya sinkronisasi antardaerah dan antarsumber pendanaan untuk mengatasi kesenjangan pelayanan publik. Instruksi kesembilan, Jokowi memerintahkan agar Dana Desa dipakai mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur dan penciptaan lapangan pekerjaan. Terakhir, Presiden meminta agar para menteri mengawal Nawacita dengan turun tangan dan memeriksa secara detil program kerja kementrian agar selesai pada 2018.

10 pos anggaran terbesar

Dari postur APBN yang telah disetujui itu, ada ada tiga kementerian/lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mendapatkan anggaran paling besar dengan Rp 106,9 triliun; Kementerian Pertahanan Rp 105,7 triliun; dan sementara untuk Lembaga, adalah anggaran Polri dengan Rp 77,8 triliun.

Berada sedikit di bawah Polri, ada Kementerian Agama dengan alokasi anggaran Rp 62,154 triliun;Kementerian Kesehatan dengan alokasi Rp 59,097 triliun;Kementerian Perhubungan mendapat alokasi Rp 48,187 triliun; Kementerian Keuangan Rp 45,682 triliun; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rp 41,284 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 40,092 triliun; dan Kementerian Sosial Rp 33,959 triliun.

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

BEHIND THE NUMBER

3 Strategi Fiskal untuk Pertumbuhan Berkeadilan

W Hanjarwadi

Published

on

Capaian pelaksanaan APBN semester satu meningkat. Karenanya, Presiden Jokowi tak mengajukan APBN Perubahan.

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu diwarnai pro-kontra sehingga selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Namun, jangan lupa, mekanisme penetapan APBN sudah melalui persetujuan rakyat—yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)—dan pemerintah berdasarkan rencana kerja pemerintah (RKP) yang telah disusun sebelumnya.

Tahun ini postur APBN ditetapkan sebesar Rp 2.220,7 triliun atau meningkat sekitar Rp 140 triliun dibandingkan dengan belanja negara tahun 2017. Anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun, dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp 766,1 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 847,4 triliun; belanja non-K/L sebesar Rp 607 triliun. Adapun transfer daerah sebesar Rp 706,1 triliun; dan dana desa mencapai Rp 60 triliun. Defisit anggaran dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar 2,19 persen terhadap PDB.

Sementara itu, asumsi dasar APBN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 13.400, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,2 persen.

Dalam realisasinya, pelaksanaan APBN semester pertama tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat meningkat bila dibandingkan semester pertama tahun 2017. Pada semester pertama ini, defisit turun 36,8 persen, yaitu dari Rp 175 triliun di semester I tahun 2017 menjadi Rp110 triliun di semester I tahun 2018.

Pendapatan negara juga tumbuh 16 persen karena didukung kinerja penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan semester I tahun 2017 sebesar 9,6 persen. Belanja negara juga meningkat 5,7 persen dibanding tahun 2017 yang tumbuh hanya 3,2 persen. Belanja K/L tumbuh 12,1 persen jauh lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan di semester I 2017 sebesar 0,4 persen. Berdasarkan capaian kuartal pertama itu, pemerintah optimistis, defisit anggaran turun ke angka 2,12 % dari PDB dari target semula 2,19 persen. Tren positif realisasi APBN semester pertama ini membuat Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Ada sepuluh kebijakan program prioritas pemerintah yang memengaruhi penyusunan APBN 2018.

10 program prioritas

Kebijakan fiskal pemerintah mengacu pada program pembangunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang tahun ini telah memasuki tahun keempat. Dalam menyusun anggaran, Jokowi meminta kepada pengguna anggaran untuk fokus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan ketimpangan antardaerah.

Mengusung tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”, Kementerian Keuangan menerapkan tiga strategi fiskal, yakni optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi;efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas;dan mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan strategi itu, APBN 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal sesuai instruksi presiden.

Ada sepuluh kebijakan program prioritas pemerintah yang memengaruhi penyusunan APBN 2018 ini. Pertama, infrastruktur prioritas, yakni penyelesaian program prioritas nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan pada 2018. Kedua, pendidikan dan kesehatan. Alokasi dana yang tepat guna serta pembentukan dana abadi untuk pendidikan. Ketiga, belanja barang. Presiden Jokowi mengimbau agar anggaran yang efisien disesuaikan prioritas nasional. Keempat, subsidi tepat sasaran, dengan memastikan penyaluran tepat sasaran dan 40% diberikan masyarakat terbawah.

Kebijakan kelima adalah pengentasan kemiskinan, yaitu mengawal program keluarga harapan (PKH) yang capai 10 juta keluarga. Keenam, belanja pertanian, diarahkan mengembangkan tanaman hortikultura, irigasi dan subsidi pupuk tepat sasaran. Ketujuh, Jokowi memerintahkan agar Dana Alokasi Umum menggunakan formulasi yang dinamis sesuai dengan jumlah pendapatan. Kedelapan, Dana Alokasi Khusus sebagai upaya sinkronisasi antardaerah dan antarsumber pendanaan untuk mengatasi kesenjangan pelayanan publik. Instruksi kesembilan, Jokowi memerintahkan agar Dana Desa dipakai mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur dan penciptaan lapangan pekerjaan. Terakhir, Presiden meminta agar para menteri mengawal Nawacita dengan turun tangan dan memeriksa secara detil program kerja kementrian agar selesai pada 2018.

10 pos anggaran terbesar

Dari postur APBN yang telah disetujui itu, ada ada tiga kementerian/lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mendapatkan anggaran paling besar dengan Rp 106,9 triliun; Kementerian Pertahanan Rp 105,7 triliun; dan sementara untuk Lembaga, adalah anggaran Polri dengan Rp 77,8 triliun.

Berada sedikit di bawah Polri, ada Kementerian Agama dengan alokasi anggaran Rp 62,154 triliun;Kementerian Kesehatan dengan alokasi Rp 59,097 triliun;Kementerian Perhubungan mendapat alokasi Rp 48,187 triliun; Kementerian Keuangan Rp 45,682 triliun; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rp 41,284 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 40,092 triliun; dan Kementerian Sosial Rp 33,959 triliun.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News3 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News3 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News3 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News3 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News4 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News5 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News9 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News11 bulan ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News12 bulan ago

Majalah Pajak Print Review

Trending