Connect with us

BEHIND THE NUMBER

3 Strategi Fiskal untuk Pertumbuhan Berkeadilan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Capaian pelaksanaan APBN semester satu meningkat. Karenanya, Presiden Jokowi tak mengajukan APBN Perubahan.

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu diwarnai pro-kontra sehingga selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Namun, jangan lupa, mekanisme penetapan APBN sudah melalui persetujuan rakyat—yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)—dan pemerintah berdasarkan rencana kerja pemerintah (RKP) yang telah disusun sebelumnya.

Tahun ini postur APBN ditetapkan sebesar Rp 2.220,7 triliun atau meningkat sekitar Rp 140 triliun dibandingkan dengan belanja negara tahun 2017. Anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun, dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp 766,1 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 847,4 triliun; belanja non-K/L sebesar Rp 607 triliun. Adapun transfer daerah sebesar Rp 706,1 triliun; dan dana desa mencapai Rp 60 triliun. Defisit anggaran dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar 2,19 persen terhadap PDB.

Sementara itu, asumsi dasar APBN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 13.400, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,2 persen.

Dalam realisasinya, pelaksanaan APBN semester pertama tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat meningkat bila dibandingkan semester pertama tahun 2017. Pada semester pertama ini, defisit turun 36,8 persen, yaitu dari Rp 175 triliun di semester I tahun 2017 menjadi Rp110 triliun di semester I tahun 2018.

Pendapatan negara juga tumbuh 16 persen karena didukung kinerja penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan semester I tahun 2017 sebesar 9,6 persen. Belanja negara juga meningkat 5,7 persen dibanding tahun 2017 yang tumbuh hanya 3,2 persen. Belanja K/L tumbuh 12,1 persen jauh lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan di semester I 2017 sebesar 0,4 persen. Berdasarkan capaian kuartal pertama itu, pemerintah optimistis, defisit anggaran turun ke angka 2,12 % dari PDB dari target semula 2,19 persen. Tren positif realisasi APBN semester pertama ini membuat Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Kebijakan fiskal pemerintah mengacu pada program pembangunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang tahun ini telah memasuki tahun keempat.

10 program prioritas

Kebijakan fiskal pemerintah mengacu pada program pembangunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang tahun ini telah memasuki tahun keempat. Dalam menyusun anggaran, Jokowi meminta kepada pengguna anggaran untuk fokus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan ketimpangan antardaerah.

Mengusung tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”, Kementerian Keuangan menerapkan tiga strategi fiskal, yakni optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi;efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas;dan mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan strategi itu, APBN 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal sesuai instruksi presiden.

Ada sepuluh kebijakan program prioritas pemerintah yang memengaruhi penyusunan APBN 2018 ini. Pertama, infrastruktur prioritas, yakni penyelesaian program prioritas nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan pada 2018. Kedua, pendidikan dan kesehatan. Alokasi dana yang tepat guna serta pembentukan dana abadi untuk pendidikan. Ketiga, belanja barang. Presiden Jokowi mengimbau agar anggaran yang efisien disesuaikan prioritas nasional. Keempat, subsidi tepat sasaran, dengan memastikan penyaluran tepat sasaran dan 40% diberikan masyarakat terbawah.

Kebijakan kelima adalah pengentasan kemiskinan, yaitu mengawal program keluarga harapan (PKH) yang capai 10 juta keluarga. Keenam, belanja pertanian, diarahkan mengembangkan tanaman hortikultura, irigasi dan subsidi pupuk tepat sasaran. Ketujuh, Jokowi memerintahkan agar Dana Alokasi Umum menggunakan formulasi yang dinamis sesuai dengan jumlah pendapatan. Kedelapan, Dana Alokasi Khusus sebagai upaya sinkronisasi antardaerah dan antarsumber pendanaan untuk mengatasi kesenjangan pelayanan publik. Instruksi kesembilan, Jokowi memerintahkan agar Dana Desa dipakai mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur dan penciptaan lapangan pekerjaan. Terakhir, Presiden meminta agar para menteri mengawal Nawacita dengan turun tangan dan memeriksa secara detil program kerja kementrian agar selesai pada 2018.

10 pos anggaran terbesar

Dari postur APBN yang telah disetujui itu, ada ada tiga kementerian/lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mendapatkan anggaran paling besar dengan Rp 106,9 triliun; Kementerian Pertahanan Rp 105,7 triliun; dan sementara untuk Lembaga, adalah anggaran Polri dengan Rp 77,8 triliun.

Berada sedikit di bawah Polri, ada Kementerian Agama dengan alokasi anggaran Rp 62,154 triliun;Kementerian Kesehatan dengan alokasi Rp 59,097 triliun;Kementerian Perhubungan mendapat alokasi Rp 48,187 triliun; Kementerian Keuangan Rp 45,682 triliun; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rp 41,284 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 40,092 triliun; dan Kementerian Sosial Rp 33,959 triliun.

BEHIND THE NUMBER

3 Strategi Fiskal untuk Pertumbuhan Berkeadilan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Capaian pelaksanaan APBN semester satu meningkat. Karenanya, Presiden Jokowi tak mengajukan APBN Perubahan.

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu diwarnai pro-kontra sehingga selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Namun, jangan lupa, mekanisme penetapan APBN sudah melalui persetujuan rakyat—yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)—dan pemerintah berdasarkan rencana kerja pemerintah (RKP) yang telah disusun sebelumnya.

Tahun ini postur APBN ditetapkan sebesar Rp 2.220,7 triliun atau meningkat sekitar Rp 140 triliun dibandingkan dengan belanja negara tahun 2017. Anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun, dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp 766,1 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 847,4 triliun; belanja non-K/L sebesar Rp 607 triliun. Adapun transfer daerah sebesar Rp 706,1 triliun; dan dana desa mencapai Rp 60 triliun. Defisit anggaran dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar 2,19 persen terhadap PDB.

Sementara itu, asumsi dasar APBN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 13.400, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,2 persen.

Dalam realisasinya, pelaksanaan APBN semester pertama tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat meningkat bila dibandingkan semester pertama tahun 2017. Pada semester pertama ini, defisit turun 36,8 persen, yaitu dari Rp 175 triliun di semester I tahun 2017 menjadi Rp110 triliun di semester I tahun 2018.

Pendapatan negara juga tumbuh 16 persen karena didukung kinerja penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan semester I tahun 2017 sebesar 9,6 persen. Belanja negara juga meningkat 5,7 persen dibanding tahun 2017 yang tumbuh hanya 3,2 persen. Belanja K/L tumbuh 12,1 persen jauh lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan di semester I 2017 sebesar 0,4 persen. Berdasarkan capaian kuartal pertama itu, pemerintah optimistis, defisit anggaran turun ke angka 2,12 % dari PDB dari target semula 2,19 persen. Tren positif realisasi APBN semester pertama ini membuat Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Ada sepuluh kebijakan program prioritas pemerintah yang memengaruhi penyusunan APBN 2018.

10 program prioritas

Kebijakan fiskal pemerintah mengacu pada program pembangunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang tahun ini telah memasuki tahun keempat. Dalam menyusun anggaran, Jokowi meminta kepada pengguna anggaran untuk fokus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan ketimpangan antardaerah.

Mengusung tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”, Kementerian Keuangan menerapkan tiga strategi fiskal, yakni optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi;efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas;dan mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan strategi itu, APBN 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal sesuai instruksi presiden.

Ada sepuluh kebijakan program prioritas pemerintah yang memengaruhi penyusunan APBN 2018 ini. Pertama, infrastruktur prioritas, yakni penyelesaian program prioritas nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan pada 2018. Kedua, pendidikan dan kesehatan. Alokasi dana yang tepat guna serta pembentukan dana abadi untuk pendidikan. Ketiga, belanja barang. Presiden Jokowi mengimbau agar anggaran yang efisien disesuaikan prioritas nasional. Keempat, subsidi tepat sasaran, dengan memastikan penyaluran tepat sasaran dan 40% diberikan masyarakat terbawah.

Kebijakan kelima adalah pengentasan kemiskinan, yaitu mengawal program keluarga harapan (PKH) yang capai 10 juta keluarga. Keenam, belanja pertanian, diarahkan mengembangkan tanaman hortikultura, irigasi dan subsidi pupuk tepat sasaran. Ketujuh, Jokowi memerintahkan agar Dana Alokasi Umum menggunakan formulasi yang dinamis sesuai dengan jumlah pendapatan. Kedelapan, Dana Alokasi Khusus sebagai upaya sinkronisasi antardaerah dan antarsumber pendanaan untuk mengatasi kesenjangan pelayanan publik. Instruksi kesembilan, Jokowi memerintahkan agar Dana Desa dipakai mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur dan penciptaan lapangan pekerjaan. Terakhir, Presiden meminta agar para menteri mengawal Nawacita dengan turun tangan dan memeriksa secara detil program kerja kementrian agar selesai pada 2018.

10 pos anggaran terbesar

Dari postur APBN yang telah disetujui itu, ada ada tiga kementerian/lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mendapatkan anggaran paling besar dengan Rp 106,9 triliun; Kementerian Pertahanan Rp 105,7 triliun; dan sementara untuk Lembaga, adalah anggaran Polri dengan Rp 77,8 triliun.

Berada sedikit di bawah Polri, ada Kementerian Agama dengan alokasi anggaran Rp 62,154 triliun;Kementerian Kesehatan dengan alokasi Rp 59,097 triliun;Kementerian Perhubungan mendapat alokasi Rp 48,187 triliun; Kementerian Keuangan Rp 45,682 triliun; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rp 41,284 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 40,092 triliun; dan Kementerian Sosial Rp 33,959 triliun.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News18 jam lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News3 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News2 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved